Nasional

Jokowi Berhentikan dengan Tidak Hormat Sitti Hikmawatty dari KPAI, Ini Alasannya

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Presiden Joko Widodo telah meneken Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemecatan Sitti Hikmawatty dari jabatannya sebagai anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) per 24 April 2020.

“Betul (sudah diteken),” ujar Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama saat dikonfirmasi, Senin (27/4/2020).

Dalam Keppres bernomor 43/P Tahun 2020 itu menjelaskan keputusan presiden tentang pemberhentian tidak hormat anggota KPAI 2017-2022 Sitti Hikmawatty.

“Memberhentikan tidak dengan hormat Sitti Hikmahatty sebagai anggota KPAI periode 2017-2022,” dikutip dari Keppres tersebut.

Pemecatan itu berdasarkan surat usulan dari Ketua KPAI dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang menilai Sitti melakukan pelanggaran kode etik. Sitti dinilai memenuhi syarat untuk diberhentikan tidak dengan hormat sebagai anggota KPAI periode 2017-2022.

Baca juga :  Penerimaan Siswa Baru, KPAI Dukung Pendaftaran Via Online

Pelaksanaan Keppres itu lebih lanjut akan dilakukan oleh Menteri PPPA.

Sitti sendiri pada Sabtu lalu meminta Jokowi menunda pemecatannya.

“Saya mohon izin pembahasan tentang dewan etik ini sementara kita tunda saja dulu. Saya sendiri yang akan mengantar surat permohonan pengunduran diri saya kepada bapak Presiden,” tutur Sitti dalam konferensi pers secara daring, Sabtu (25/4/2020).

Advertisement

Sebelumnya, Sitti menuai polemik terkait pernyataannya dalam sebuah pemberitaan di media massa bertajuk “KPAI ingatkan wanita berenang di kolam renang bareng laki-laki bisa hamil”.

Sitti kemudian meminta maaf dan menyatakan mencabut pernyataannya itu.

“Saya meminta maaf kepada publik karena memberikan statement yang tidak tepat. Statement tersebut adalah statement pribadi saya dan bukan dari KPAI,” ujar komisioner yang membidangi Kesehatan, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) itu, Minggu (23/2/2020).

Namun, KPAI tetap membentuk Dewan Etik yang beranggotakan I Gede Palguna, Yosep Adi Prasetyo, dan Menanti Wahyurini. Dewan Etik pun memutus Sitti sebagai pejabat publik telah melakukan pelanggaran etik terkait pernyataannya yang menyebut.

cnn

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com