Hukum

Kantongi Daftar Penguasa HGU Ribuan Hektare, Mahfud MD: Gila

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku menerima kiriman daftar penguasa lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang dikuasai oleh sejumlah kelompok atau grup.

Pengakuan ini disampaikan Mahfud melalui akun twitter resmi miliknya @mohmahfudmd. Kata dia banyak grup telah menguasai ratusan ribu hektare atas izin pemerintah dari waktu-waktu.

“Ini gila. Penguasaan itu diperoleh dari Pemerintahan dari waktu ke waktu, bukan baru,” cuit Mahfud yang diakses dan dikutip CNNIndonesia.com, Senin (28/12/2020).
Sy dpt kiriman daftar group penguasa tanah HGU yg setiap group menguasai smpai ratusan ribu hektar. Ini gila. Penguasaan itu diperoleh dari Pemerintahan dari waktu ke waktu, bkn baru. Ini adl limbah masa lalu yg rumit penyelesaiannya krn dicover dgn hukum formal. Tp kita hrs bisa

Baca juga :  Heboh, Warga Padangsidempuan Temukan Jilbab Dengan Motif Wanita Tanpa Busana

— Mahfud MD (@mohmahfudmd) December 25, 2020

Menurut Mahfud, penguasaan tanah oleh sekelompok orang atas izin pemerintah terdahulu itu merupakan limbah masa lalu. Dia pun mengakui penyelesaian penguasaan tanah ratusan hingga ribuan hektar ini cukup rumit.

“Ini adalah limbah masa lalu yang rumit penyelesaiannya karena dicover dengan hukum formal. Tp kita harus bisa,” tutur Mahfud.

Advertisement

Pernyataan Mahfud itu direspons oleh salah satu pengikutnya di media sosial twitter. Akun @Fianto94 meminta Mahfud tak hanya curhat di twitter, tetapi segera ambil langkah untuk menyelesaikan persoalan rumit tersebut.

Mahfud pun kemudian merespon, kata dia saat ini pemerintah memang tengah mengambil langkah dan terus berusaha menyelesaikan penguasaan-penguasaan lahan oleh segelintir orang ini.

Justeru ini kita sedang ambil langkah. Bkn curhat, tapi menginformasikan betapa rumitnya. Kita trs berusaha utk menyesaikannya. Problemnya hak2 itu dulunya diberikan scr sah oleh Pemerintah yg sah shg tak bs diambil bgt sj. Cara menyelesaikannya jg hrs dgn cara yg sah scr hukum.

— Mahfud MD (@mohmahfudmd) December 25, 2020

Hanya saja, kata Mahfud kendala yang dihadapi saat ini adalah penguasaan lahan itu diberikan pemerintah terdahulu yang sah sehingga pemerintah saat ini tak bisa begitu saja mengambil lahan tersebut.

“Kita terus berusaha untuk menyelesaikannya. Problemnya hak-hak itu dulunya diberikan secara sah oleh Pemerintah yang sah sehingga tak bisa diambil begitu saja. Cara menyelesaikannya juga harus dengan cara yang sah secara hukum,” ujar Mahfud.

 

 

cnn

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com