Nasional

Kartu Bantuan Jokowi Beredar, Sri Mulyani Sebut Bukan Program Baru

 

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan rencana Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan kartu bantuan sosial baru jika ia kembali terpilih bukanlah program baru. Beberapa kartu tersebut merupakan integrasi dari program-program bantuan sosial yang sudah pernah ada sebelumnya.

Sri Mulyani mencontohkan untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang direncanakan hingga kuliah, nantinya akan mencakup bantuan yang selama ini difasilitasi melalui program seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), beasiswa bidik misi, dan beberapa beasiswa yang selama ini disokong oleh Kementerian Agama. Bahkan, KIP ini juga akan mencakup indeks bantuan pendidikan yang selama ini juga dimuat di dalam Program Keluarga Harapan (PKH).

Di dalam program PKH, bantuan indeks pendidikan tercatat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) tercatat sebesar Rp900 ribu, Rp1,5 juta, dan Rp2 juta per tahun per kepala.

Baca juga :  Sebanyak 40 persen Pemilih Jokowi Diprediksi Pindah ke Prabowo

“Jadi nantinya ini akan ada integrasi bantuan pendidikan dari awal hingga pendidikan tinggi,” tutur Sri Mulyani, Senin (25/2/2019).

Begitu pun dengan kartu sembako murah rencana Jokowi, yang menurutnya hanya berbentuk penguatan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Adapun sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai. BPNT hanya bisa digunakan untuk membeli dua komoditas saja yakni telur dan beras.

“Begitu juga dengan PKH yang mencantumkan indeks untuk imunisasi, ini juga akan dimasukkan ke dalam Kartu Indonesia Sehat, sehingga kartu ini bisa didesain dan diintegrasikan lagi. Setiap masyarakat bisa terlindungi dari sisi kebutuhan pangan, kesehatan, dan pendidikan,” ujar dia.

Baca juga :  Pengamat : Isu Palestina akan Digunakan untuk Menyerang Jokowi

Dengan demikian, ia juga menganggap integrasinya beberapa program sosial melalui kartu tak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bahkan menurutnya, ini justru hal positif bagi pemerintah lantaran anggaran bantuan sosial ini bisa lebih akuntabel. Ia juga berharap, integrasi ini bisa dijalankan untuk tahun anggaran 2020 mendatang.

Untuk APBN 2019, pemerintah telah menganggarkan Rp97,9 triliun untuk penanganan kemiskinan, yang terdiri dari program seperti bidik misi, bantuan pangan, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi warga kurang mampu, KIP, dan PKH.

“Menurut saya ini suatu langkah yang bagus dan lebih baik jika dilihat dari dampaknya. Dan dari sisi anggaran tidak akan menimbulkan ledakan, namun ini juga bisa lebih akuntabel karena dana bantuan sosial yang sebelumnya terfragmentasi bisa dikonsolidasikan,” pungkas dia.

Baca juga :  Gunakan Robot, Bank Ini Bakal PHK Ribuan Pekerja

cnn

Edunews.

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!