Nasional

KPK: Program Kartu Prakerja Belum Menimbulkan Kerugian Negara Sampai Hari Ini

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri melaporkan bahwa KPK belum menemukan penyelewengan keuangan negara yang dianggarkan dalam Kartu Prakerja.

“Yang pasti, sampai hari ini belum ada keuangan negara yang hilang dan program Kartu Prakerja belum menimbulkan kerugian negara sampai hari ini,” ujar Firli dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Kamis.

Hal itu disampaikan Firli karena banyak yang menanyakan apakah ada penyelewengan anggaran Kartu Prakerja.

Sebagai Ketua KPK, Firli juga ditanyakan perihal keuangan negara yang keluar dari program Kartu Prakerja.

“Banyak yang bertanya, berapa anggaran negara yang keluar dari Kartu Prakerja, itu bukan kewenangan kami,” kata Firli.

Dalam kesempatan itu, Firli menyampaikan bahwa Kartu Prakerja ditunda pelaksanaannya oleh pemerintah sampai hari ini setelah KPK merekomendasikan agar Pemerintah melakukan perubahan mekanisme dan perbaikan regulasi.

Rekomendasi itu disampaikan KPK untuk menindaklanjuti pertemuan dengan Komisi III DPR RI pada rapat dengar pendapat (RDP) sebelumnya.

“Begitu selesai RDP, saya pulang, saya panggil deputi pencegahan (KPK). Saya bilang Kartu Prakerja anggaran 5,6 triliun sasaran 5 juta orang sudah bergulir tahap 1, tahap 2, tahap 3. Kurang lebih jumlah 682 ribu sasaran,” ungkap Firli.

“Kami sampaikan dan kami lakukan kajian. Setelah kajian, kami rapat dengan (Menko Perekonomian) Airlangga termasuk dengan unit kerja yang tangani Kartu Prakerja,” kata Firli pula.

Usai rapat, kata dia, KPK langsung melakukan penelitian kajian selanjutnya. Adapun hasil kajian KPK yang sebelumnya mereka lengkapi dengan rekomendasi yang disampaikan KPK kepada pemerintah dalam rapat dengan Menko Perekonomian tersebut yang dihadiri pihak terkait.

Baca Juga :   BUMN Gelar Mudik Gratis 2024

“Saran kami waktu itu perlu dilakukan perubahan mekanisme, perlu dilakukan perbaikan regulasi. Alhamdulilah pemerintah, beliau-beliau mendengarkan kata dan suara KPK. Sehingga kartu prakerja sempat ditunda pelaksnaaannya sampai hari ini,” tutur Firli.

Firli mengatakan bahwa apa yang KPK kerjakan adalah dalam rangka melakukan pencegahan korupsi dan menyelamatkan uang negara.

“Daripada kami menangkap seseorang tapi uangnya sudah hilang lebih dahulu,” ujar Firli.

 

ant

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Edunews.

Kirim Berita

Kirim berita ke email : [email protected][email protected]

ALAMAT

  • Jl. TB Simatupang, RT.6/RW.4, Jati Padang, Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12540 Telepon : 021-740740  – 0817 40 4740

__________________________________

  • Graha Pena Lt 5 – Regus Jl. Urip Sumoharjo No. 20, Makassar Sulawesi Selatan 90234 Telepon : 0411 366 2154 –  0811 416 7811

Copyright © 2016-2022 Edunews.ID

To Top
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com