Nasional

KPK Temukan Petahana Main Dana Covid 19 untuk Maju Pilkada

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan kepala daerah sekaligus juga calon petahana yang bermain-main dengan anggaran penanggulangan virus corona, padahal daerah tersebut tidak terlalu terdampak wabah Covid-19.

Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, mengungkapkan temuan tersebut diperoleh KPK setelah melakukan penelaahan terhadap refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) sejumlah daerah.

“KPK melakukan telaah terhadap dana-dana refocusing yang kemarin, di mana kepala daerah menganggarkan dengan pertimbangan apakah daerah tersebut akan melakukan Pilkada atau tidak. Kita menemukan di beberapa wilayah yang sangat tidak masuk akal, korban covidnya sedikit tapi refocusing-nya sangat tinggi. Ternyata itu para petahana yang akan maju (Pilkada) juga,” tutur Lili dalam konferensi pers yang dilakukan secara virtual, Rabu (9/9/2020).

Baca juga :  Berikut Daftar 10 Lembaga Negara dengan Anggaran pada Tahun 2021

Lili tidak menyebutkan secara spesifik kepala daerah mana saja yang bermain-main dengan anggaran penanganan corona. Hanya saja, Wakil Ketua LPSK itu mengatakan bahwa daerah tersebut berada di provinsi Jawa Timur.

Ia menyatakan KPK telah menegur kepala daerah yang dimaksud sebagai upaya mencegah terjadinya perbuatan yang mengarah kepada tindak pidana korupsi.

Advertisement

“Kita tidak bisa sebut kabupatennya, ya, tapi yang pasti itu di wilayah Jawa Timur. Kita sudah menegur dan mengingatkan agar dinormalkan dan diwajarkan karena kita tidak ingin ini mengarah kepada pidana. Lebih bagus dicegah,” ucap dia.

KPK sendiri telah membentuk 15 satuan petugas (Satgas) yang bekerja di bidang pencegahan korupsi terkait penanganan pandemi Covid-19.

Belasan Satgas tersebut bekerja sama dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk menganalisis dan memberi rekomendasi terkait permasalahan dalam pengadaan barang dan jasa untuk penanganan Covid-19.

Selain itu, KPK, ujar Lili, juga meminta kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk terus mendampingi terkait penanganan corona.

“Kemudian mengenai hal yang berhubungan dengan temuan ini, kami meneruskan, karena prinsipnya dalam hal ini menghindari kerugian di depan, jadi kami ingatkan kepala daerah melalui APIP dan BPKP untuk terus melakukan pendampingan,” ujarnya.

 

 

cnn

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com