Nasional

Legislator PDIP Sebut Kepala Daerah Bisa Diberhentikan Gegara Tolak SKB 3 Menteri

Sekolah/ilustrasi

JAKARTA, EDUNEWS.IDPolitisi PDI Perjuangan (PDIP) Junimart Girsang mengatakan Mendagri Tito bisa memberikan sanksi skorsing hingga rekomendasi pemberhentian kepada kepala daerah. Diantaranya Walikota Pariaman Genius jika bersikukuh menolak SKB 3 menteri.

“Sikap itu apa, bisa skorsing sekian bulan, diberhentikan sementara, ketiga terberat, rekomendasi untuk diberhentikan, kembali kepada presiden,” kata Junimarti Girsang kepada wartawan, Rabu (17/2/2021).

Sebelumnya Wali Kota (Walkot) Pariaman Genius Umar menyatakan menolak penerapan SKB 3 menteri terkait atribut seragam sekolah di wilayahnya.

Lanjut Junimart, yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu mendesak Mendagri Tito Karnavian mengambil sikap terhadap Genius Umar.

“Mendagri tuh harus betul-betul cerdas juga menyikapi ini. Ada baiknya melakukan sosialisasi atau edukasi yang sifatnya edukatif. Nah kalau tidak juga ya sudah. Mendagri dengan segala kewenangannya bisa mengambil sikap,” tegasnya.

Menurut Junimart, SKB 3 menteri berlaku seperti undang-undang. Sebab, kata Junimart, SKB 3 menteri merupakan aturan turunan dari perundang-undang.

“Kan SKB 3 menteri itu turunan dari undang-undang. Kalau nggak salah SKB itu Nomor 2 dan Nomor 219 yang mengatur tentang atribut untuk sekolah. Dan karena ini turunan dari undang-undang. Tentunya itu juga berlaku sebagai undang-undang,” ujarnya.

Lebih lanjut, Junimart menilai ada kemungkinan Walkot Pariaman Genius Umar belum mengerti SKB 3 menteri. Karenanya, ia juga menyarankan Kemendagri aktif menjelaskan urgensi dari SKB yang diteken oleh Mendikbud, Mendagri, dan Menag itu.

“Tentu sebaiknya mungkin karena kekurang pahaman dari kepala daerah boleh saja Kemendagri memanggil kepala daerah yang bersangkuta untuk menjelaskan urgensi dari SKB tersebut,” ujarnya.

Wali Kota Pariaman Genius Umar mengatakan daerahnya tak pernah ada kasus penolakan pemakaian seragam sekolah yang identik dengan agama Islam. Dia menyatakan aturan berpakaian di sekolah yang telah ada di Pariaman tak akan diubah.

“Masyarakat Pariaman itu homogen. Tidak pernah ada kasus seperti itu (protes memakai seragam yang identik dengan agama tertentu). Jadi biarkanlah berjalan seperti biasa,” kata Genius Umar kepada wartawan, Selasa (16/2/2021).

Genius lantas mempertanyakan bagaimana penerapan aturan tersebut di sekolah-sekolah berbasis agama, seperti SDIT. Dia mengatakan pihaknya tak akan menerapkan aturan dalam SKB 3 menteri itu di Pariaman.

“Kalau kebijakan ini kita terapkan, bagaimana dengan sekolah-sekolah agama yang ada, seperti SDIT atau yang lainnya? (Kita) tidak akan menerapkan aturan tersebut di Kota Pariaman,” tuturnya.

Kemendagri telah menegur Genius Umar atas penolakannya terhadap SKB 3 menteri itu. Namun, tak menutup kemungkinan sanksi dijatuhkan terhadap Genius Umar.

Teguran Kemendagri kepada Genius Umar dilakukan secara lisan. Kemendagri tidak menutup kemungkinan menerapkan sanksi terhadap Genius agar paham akan tugas yang diemban.

“Kami menegur yang bersangkutan,” ujar Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik kepada wartawan di Gedung A Kemendagri, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (17/2/2021).

dtk

To Top
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com