Ekonomi

Mengukur Tenaga Satgas Baru Jokowi Sehatkan Warga dan Ekonomi

ilustrasi

JAKARTA, EDUNEWS.IDPresiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan menunjuk Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Pelaksana Tim Penanganan Pandemi Virus Corona dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Komite ini akan membawahi Satgas Penanganan Covid-19 yang dipimpin oleh Kepala BNPB Doni Monardo dan Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional yang diketuai Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin.

Dalam tugasnya, komite baru ini tidak hanya diberi wewenang untuk menangani penyelesaian pandemi virus corona dari sisi kesehatan, namun juga ekonomi. Seluruhnya berada di bawah komando utama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai Ketua Komite.

Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal menilai pembentukan komite baru ini merupakan wujud dari keinginan Jokowi untuk benar-benar bisa meredam pandemi virus corona sekaligus menyelamatkan ekonomi Tanah Air dalam waktu yang bersamaan.

Karenanya, perlu komando dari satu tim yang sama, yang mampu mengeluarkan dan menjalankan kebijakan yang terintegrasi untuk sektor kesehatan dan ekonomi di tengah pandemi corona.

Target jangka pendeknya adalah untuk memastikan Indonesia mampu melewati proyeksi puncak penyebaran virus corona pada Juli-September 2020. Begitu juga dengan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2020 agar tidak jatuh ke jurang resesi ekonomi.

“Jadi Pak Jokowi terlihat sangat ingin agar kesehatan dan ekonomi, dua-duanya selamat segera mungkin. Agar ketika new normal terjadi, pembatasan dicabut, tapi risiko wabah rendah, roda ekonomi bisa jalan,” imbuhnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (20/7/2020).

Suka tidak suka, kenyataannya penyebaran virus corona semakin mengkhawatirkan di Indonesia, meski juga mengkhawatirkan di beberapa negara lain. Hal ini tercermin dari tingginya pertambahan jumlah kasus positif baru secara harian.

Bahkan, Indonesia pernah mencetak rekor tertinggi dengan pertambahan sekitar 2.600 kasus dalam sehari. Secara akumulasi, jumlah kasus positif virus corona di dalam negeri hampir menyalip China, negara asal pandemi corona.

Baca juga :  Ebiet G Ade Akan Meriahkan Reuni Akbar Ke-60 Unhas

Masalahnya, apakah komite ini efektif dalam mewujudkan keinginan Jokowi?

Menjawab hal itu, Faisal melihat satgas baru memang dibutuhkan, mengingat masalah klasik pada kebijakan di Indonesia ialah implementasi.

“Selalu masalahnya bukan di formulasi. Tapi implementasi, baik fleksibelitas dan kecepatan pelaksanaannya. Maka, memang butuh hal yang tidak biasa misalnya dengan tim khusus seperti ini agar lebih fokus dan efektif,” katanya.

Memang, dari sisi kepesertaan, Faisal melihat tidak ada tokoh-tokoh khusus yang ditunjuk Jokowi. Satgas diisi oleh para menteri yang memang secara tugas merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang tepat untuk meredam virus corona sekaligus mengawal pemulihan ekonomi nasional.

Artinya, tanpa pembentukan satgas pun, tugas itu bisa dilakukan dengan koordinasi yang baik di tingkat kementerian/lembaga. Di samping anggapan pembentukan komite terkesan terlambat dan koordinasi yang sebelumnya tidak cukup solid.

“Saya memang lebih suka manfaatkan yang ada (dengan format koordinasi menteri), tapi kalau satgas ini sudah terlanjur dibentuk, apakah nanti tidak ada konsekuensi anggaran operasionalnya yang justru bertambah? Apa ini efisien? Atau pakai anggaran yang ada di kementerian/lembaga masing-masing?” tutur dia bertanya.

Selain itu, ia mengkhawatirkan penunjukan menteri-menteri justru menambah beban tugas masing-masing. Misalnya, Erick Thohir yang saat ini juga tengah mengemban tugas berat untuk melakukan transformasi di tubuh BUMN.

“Memang, Pak Erick berpengalaman di lapangan, tapi kalau tanggung jawab terlalu banyak, justru takut ke mana-mana,” imbuhnya.

Terlepas dari itu, lantas apa saja pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh satgas? Faisal melihat masalah utama yang harus dibenahi satgas adalah percepatan penggunaan anggaran.

Sebab, uang menjadi sumber utama suatu kebijakan bisa berjalan atau tidak. Misal, untuk menangani masalah kesehatan, Indonesia perlu lebih banyak tes covid-19, maka perlu dipastikan agar anggarannya ada dan bisa segera cair agar tes berjalan di lapangan.

Baca juga :  Lagi, SBY Absen Hadiri Pidato Kenegaraan Jokowi

Begitu juga dengan penyediaan alat-alat dan fasilitas kesehatan lain, maka pencairan anggarannya perlu dipercepat.

Realisasi anggaran kesehatan yang baru mencapai Rp4,48 triliun atau 5,12 persen dari pagu Rp87,55 triliun per 8 Juli 2020 harus dipercepat. Realisasi saat ini justru minim sekali, padahal kebijakan sudah dikeluarkan sejak tiga bulan lalu.

Begitu pula untuk sektor ekonomi. Dana penanganan dampak pandemi corona dan program pemulihan ekonomi yang sudah dialokasikan harus segera cair dan dirasakan oleh masyarakat dan dunia usaha, mulai dari bantuan sosial (bansos) hingga insentif pajak dan penjaminan kredit.

“Tugas-tugas yang dijalankan sebenarnya sudah diketahui secara teori, tinggal bisa tidak satgas ini mempercepat implementasinya? Kalau tidak, maka akan sama-sama saja,” tuturnya.

Dengan satu komando, sambung Faisal, seharusnya seluruh koordinasi menjadi lebih mudah dilakukan, sehingga percepatan benar-benar terjadi. Bila hal ini bisa dilakukan, maka bukan tidak mungkin Indonesia bisa memperkecil risiko corona dari sisi kesehatan dan ekonomi dalam tiga bulan ini.

Sementara, Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal secara khusus menyoroti penunjukan tokoh-tokoh di dalam komite. Sebelumnya, ia memang sudah sempat melempar opini bahwa komando penanganan dampak pandemi corona ke sisi kesehatan dan ekonomi perlu jadi satu.

“Formasi yang sekarang ini patut ditunggu juga hasilnya. Apalagi, Pak Erick sebagai ketua pelaksana adalah pribadi yang berorientasi get things done (menyelesaikan sesuatu), jadi dia tahu lapangan dan bisa koordinasi,” kata Fithra.

Selain itu, ia menanti-nanti terobosan-terobosan yang segar dan efektif dari Erick seperti halnya yang dia lakukan sejak memulai kepemimpinan di Kementerian BUMN. “Tinggal apakah Pak Erick bisa dihormati oleh yang lain atau tidak karena dia masih terbilang muda, beda sama Pak Luhut yang sudah senior dan kepercayaan Jokowi,” tuturnya.

Baca juga :  Kata Jokowi Soal Aksi Bela Palestina

Beruntung, menurutnya, Erick mendapat topangan dari sosok yang kuat, dengan penunjukan Airlangga sebagai ketua utama.

“Pak Airlangga ini kan menko, ketua umum partai, dan dekat dengan pengusaha, jadi bisa percepat koordinasi-koordinasi lainnya,” tuturnya.

“Yang kurang adalah harus melibatkan BPK dan KPK karena masalah selama ini terhadap penanganan corona dari sisi kesehatan dan ekonomi karena kementerian/lembaga enggan salurkan dana, mereka takut dengan audit dan risiko korupsi, jadi perlu ada koordinasi dari BPK dan KPK juga,” lanjut Faisal.

Terkait pekerjaan utama yang harus diselesaikan adalah percepatan pencairan anggaran kesehatan dan stimulus UMKM. Sebab, keduanya dianggap yang paling penting dan terdampak.

Di sisi lain, komite juga harus mampu terus membenahi data penerima perlindungan sosial mengingat dampaknya akan terus meluas, sehingga mungkin muncul orang-orang baru yang seharusnya dibantu pemerintah. Reformasi data pengangguran dan orang miskin perlu dipastikan berjalan.

“Baik data kesehatan, penerima bansos, penerima stimulus UMKM, itu semua kita belum punya data yang memadai. Ini perlu extra effort untuk bisa telusuri sampai benar-benar ke bawah,” ucapnya.

Yang tak ketinggalan, komite harus punya target kuantitatif agar kinerjanya terukur. Misalnya, bisa menurunka jumlah pertambahan kasus baru virus corona ke angka berapa per harinya. Begitu juga dengan pencairan anggaran, harus berapa persen pada bulan ini, bulan depan, dan seterusnya. Target ini pun perlu diungkap ke publik.

“Jelas butuh, kalau tidak keberadaannya percuma dan saya rasa Pak Jokowi adalah orang yang selalu berorientasi pada target angka. Jangan sampai ini tidak tercapai, kalau tidak telat nanti atasi kesehatan dan jaga momentum pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

cnn

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com