Nasional

Mensos Minta Atribut PKH Tidak Dibawa dalam Politik Praktis Jelang Pilkada

Ilustrasi

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Menteri Sosial Juliari P Batubara mengingatkan agar para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) tidak membawa atribut PKH dalam politik praktis menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak.

“Sebentar lagi kita akan masuk tahapan Pilkada serentak di 270 kabupaten kota termasuk provinsi, saya yakin mungkin di antara pendamping ada yang memiliki afiliasi politik terhadap partai tertentu, silahkan tapi jangan membawa atribut PKH,” ucap Mensos Juliari dalam webinar terkait PKH yang dipantau di Jakarta, Senin.

Juliari yang juga politisi PDI-P tersebut menilai wajar dan dia mempersilakan jika ada pendamping PKH yang mendukung partai tertentu.

Lebih lanjut dia mengatakan, jika pendamping PKH ingin masuk ke dalam kancah perpolitikan lebih aktif tidak dilarang.

Baca juga :  OTT, Krakatau Steel Bakal Temui KPK

Namun apabila pendamping tersebut ingin terlibat aktif baik menjadi tim sukses atau pengurus partai, Juliari meminta agar pendamping PKH mengundurkan diri.

“Saya orang politik, orang partai jadi cukup paham dengan hal ini. Saya ingin kita sebagai orang-orang yang dibayar negara dalam tugas utama kita tetap menjunjung tinggi independensi dan netralitas kita secara politik,” ujarnya.

Pilkada serentak yang akan digelar di 270 daerah yang awalnya direncanakan pemungutan suaranya pada September 2020 namun hari pemungutan bergeser menjadi 9 Desember 2020 akibat pandemi COVID-19.

 

 

ant

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com