Nasional

Muhammadiyah : Susi Pudjiastuti Sudah Melanggar UUD 1945

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Divisi Advokasi Buruh Tani dan Nelayan Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Rusdianto Samawa menilai Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti telah menyebabkan porak-poranda sistem ekonomi Indonesia dari aspek kelautan dan perikanan. Kebijakan yang dikeluarkan tak mematuhi unsur mekanisme undang-undang dalam membuat keputusan menteri. Padahal seharusnya Susi Pudjiastuti bisa melakukan uji kelayakan sebelum keputusan itu dikeluarkan.

Penyebab dampak sosial ekonomi yang di keluarkan Susi Pudjiastuti telah melahirkan para perampok di bidang kelautan dan perikanan. Tengkulak-tengkulak ikan dan laut telah merajalelah merampas hak-hak kekayaan alam Indonesia yang bersumber dari laut. Hal itu terjadi akibat dikeluarkannya aturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sejak akhir 2014 sampai April 2015.

Baca juga :  Soal Sholat Id di Rumah, Corona Sebut Muhammadiyah akan Keluarkan Edaran

“Susi sudah melanggar pasal 33 UUD 1945 yang merupakan salah satu UUD yang mengatur tentang ekonomi, SDA dan prinsip ekonomi Indonesia. Susi melanggar ayat 1 tentang perekonomian di susu sebagai usaha bersama dan kekeluargaan. Susi sebagai menteri KKP tidak pernah memikirkan nasib nelayan dan melenyapkan lebih besar devisa negara yang bersumber dari laut,” ujarnya, Rabu (1/3/2017).

Rusdianto menjelaskan banyak cabang-cabang produksi ekonomi yang dimatikan oleh Susi Pudjiastuti berupa industri ikan dan pusat pemasaran nelayan serta keramba-keramba. Dalam pasal 33 ayat 2 bahwa cabang-cabang produksi tersebut menguasai hajat hidup orang banyak. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 tahun 2016 yang direvisi menjadi Permen KP no 31 tahun 2016 yang sangat melanggar hak-hak distribusi ekonomi dari berbagai cabang produkai bahwa adanya pembatasan akses kapal buyers ikan kerapu hidup hasil budidaya dari Hong Kong. Menteri KKP tidak perduli pembudidaya dapat menjual ikan hasil budidayanya atau tidak.

Baca juga :  Usai Pensiun Jadi Wapres, JK: Saya Mau kembali Aktif Sosial, Pendidikan dan Keagamaan

“Begitu juga dengan adanya pelarangan penangkapan benih lobster dari alam, dan pelarangan penangkapan kepiting dan rajungan dari alam ukuran tertentu. Atas pelarangan ini, Susi pudjiastuti mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015. Ini adalah bentuk kecerobohan Susi Pudjiastuti yang tidak memperhatikan nasib nelayan dan ibu rumah tangga,” bebernya.

 

Selain itu, lanjut Rusdianto, Susi Pudjiastuti juga melakukan penghentian perpanjangan izin kapal import/ buatan luar negeri yang sudah lama dimiliki dan dibeli dari luar negeri. Penghentian ini sudah berlangsung sejak Nopember 2014, padahal mereka (para pemilik kapal) sudah membayar PNBP dimuka. Hal ini Susi Pudjiastuti lakukan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 56 Tahun 2014.

Baca juga :  Ngabalin Bantah Istana Pelihara Buzzer

Masalah lain yang di hadapi nelayan ketika Susi Pudjiastuti memiskinkan rakyat dan ibu-ibu rumah tangga dengan adanya larangan alih muat/transhipment hasil penangkapan ikan di tengah laut dimana sebelumnya kegiatan ini mayoritas hasilnya dikirim ke pelabuhan pangkalan dan unit pengolahan ikan untuk pasar ekspor. Sebagaimana Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 57 Tahun 2014. Padahal seyogyanya transhipment sangat diperlukan untuk menghemat bbm dan menjaga mutu ikan.

Advertisement

“Sektor lain yang tak kalah penting adalah larangan Susi Pudjiastuti dalam penggunaan 17 macam alat tangkap berjenis cantrang yang sudah lama digunakan secara tradisional oleh nelayan di berbagai desa pesisir pantura Jawa dan pantai timur Sumatera, dimana alat-alat ini diizinkan oleh pemerintah di era kepemimpinan terdahulu untuk mengganti alat tangkap trawl yang telah dinyatakan terlarang. Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 yang di buat Susi Pudjiastuti sendiri,” katanya.

Sementara beban pungutan di bidang perikanan yang naik 10 kali lipat sebagai akibat dari diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 75 tanggal 7 Oktober 2015, tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Aturan ini jelas sangat memberatkan pihak pengusaha perikanan karena kenaikannya yang tidak dilakukan secara bertahap dan tidak berdasarkan situasi yang sebenarnya di lapangan dimana pengusaha telah terbebani dengan biaya perbekalan melaut yang cukup tinggi serta biaya-biaya lain baik resmi maupun tidak.

Membatasi ukuran truk tangki bbm yang masuk ke Muara Baru maksimum 8 ton, padahal truk pemasok baik dari Pertamina maupun pemasok lainnya tidak ada yang berkapasitas 8 ton. Maka dengan pembatasan ukuran kapal angkut dan kapal tangkap maksimum 150 GT.

Dugaan Permainan Pihak Asing Dengan Susi Pudjiastuti di Perairan ZEEI

Dengan dibatasinya ukuran kapal tangkap dan kapal angkut maks 150 GT, maka perairan ZEEI menjadi kosong dari nelayan Indonesia sehingga mudah dimasuki oleh kapal ilegal dari negara tetangga sehingga bisa menjarah ikan di ZEEI kita.

Saat ini di lembaga international WPTC ada 700 kapal superseiner berukuran diatas 1.000 GT yang terdaftar, sebagian besar milik USA dan China yang mendapat ijin di Papua New Guinea. Dengan kosongnya perairan ZEEI ini maka ikan highly migratory species seperti tuna dan cakalang ditangkap oleh kapal2 superseiner USA dan China di PNG, sehingga PNG diuntungkan dan nelayan serta unit pengolahan ikan Indonesia dirugikan.

Yang patut ditengarai memainkan peran pembatasan ukuran kapal Indonesia maks 150 GT adalah organisasi lsm WWF (World Wildlife Fund) yang menjadi penasehat Menteri KKP dan bulan September 2016 telah memberi penghargaan pada Menteri KKP di Washington. Susi telah terlibat dalam kartel laut dan bancakan sumberdaya laut dengan menyumbangkan ke asing. Susi juga melanggar UUD 1945 ayat 1 2 dan 3.

EDUNEWS.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com