Nasional

PDIP Pastikan 52 Persen Kepala Daerah dari Partainya tak akan Buat Perda Syariah

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto

 

JAKARTA, EDUNEWS.ID-Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menegaskan tak ada Peraturan Daerah syariah, kecuali derah otonomi khusus seperti Nanggroe Aceh Darussalam.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, semua perda harus menjadi turunan dari UUD 1945 sebagai Konstitusi. Disampaikan Hasto menanggapi soal polemik yang dipicu pernyataan Ketua Umum PSI Grace Natalie yang menolak perda syariah.

“Buat kami tidak ada perda syariah, peraturan daerah mana, provinsi mana, yang (melakukan) seperti itu. Semua aturan harus diturunkan dari konstitusi kita,” ujar Hasto di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/11/2018), dilansir dari tribunnews.

Hasto mengatakan, PDIP lewat fraksi di DPR, mengawal dan menjaga agar peraturan yang ada sesuai dengan Konstitusi.

Baca juga :  Honorer K2 di Tiga Provinsi Ini Besok Gelar Unjuk Rasa

“Kalau untuk Aceh kan situasinya otonomi khusus, dengan melihat kekhasan daerah,” kata Hasto.

Hasto menerangkan, seluruh peraturan perundangan harus sesuai dengan konstitusi, tidak ada yang boleh bertentangan. Ia menjelaskan, PDIP memiliki kepala daerah di 52 persen wilayah di Indonesia.

“Dipastikan 52 persen itu tak ada yang melakukan upaya (perda syariah) itu,” kata Hasto.

Facebook Comments

Edunews.

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!