Nasional

Pemerintah Didorong Beri Keringanan Kredit bagi Korban PHK

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Anggota Komisi IX DPR dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Intan Fauzi mendorong pemerintah memberi keringanan kredit bagi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat dampak pandemi virus corona (Covid-19).

Pasalnya, kata Intan, bantuan sosial (sosial) tunai yang diberikan pemerintah lewat jaring pengaman sosial (JPS) senilai Rp600 ribu tak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karenanya, keringanan kredit dapat membantu warga yang masuk kelompok tersebut.

“Jumlah Rp600 ribu misalnya tentu jauh di bawah UMR dan nggak akan mencukupi. Jumlah yang signifikan dan keringanan kredit akan sangat membantu bagi korban PHK,” kata Intan dalam diskusi online via aplikasi Zoom, Jumat (1/5/2020).

Baca juga :  Properti Bakal Dirundung Kredit Bermasalah

Intan menyebut saat ini ada sekitar 15 juta warga yang menjadi korban PHK di sektor hotel, restoran, dan kafe (horeka). Bahkan, kata dia, angka yang tak terdata bisa mencapai 30-40 juta warga.

Ia mengatakan, jumlah itu sudah di luar kisaran angka yang tercatat oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), yakni sekitar 2,8 juta. Dari data tersebut, sektor formal menurut Intan adalah yang paling terdampak akibat pandemi global itu.

Setidaknya ada 43 ribu perusahaan di sektor formal yang terdampak pandemi corona. Imbasnya, untuk perusahaan yang terdampak, ada sekitar 250 orang korban PHK, sementara sisanya telah dirumahkan.

Intan menyatakan pilihan untuk merumahkan karyawan bagi sejumlah perusahaan adalah pilihan lumrah. Sebab, perusahaan tak harus membayar pesangon meski dengan harapan nantinya mereka dapat kembali bekerja.

Baca juga :  KPU-Bawaslu Harus Konsultasi dengan DPR untuk Tafsirkan UU

“Dengan harapan akan ada geliat ekonomi, sehingga usaha berjalan dengan baik,” tutur Intan.

Kondisi itu, lanjut Intan diperparah dengan larangan mudik oleh pemerintah. Oleh karena itu, ia berharap larangan mudik juga diiringi bantuan sosial yang memadai. Misalnya, seperti yang ia sebutkan, keringanan kredit, bukan hanya bansos tunai.

Hal yang sama juga diutarakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PAN, Eddy Soeparno. Dalam kesempatan yang sama, kata dia, efek pandemi terus menambah jumlah korban PHK. Oleh karenanya kondisi tersebut harus segera menjadi perhatian pemerintah.

“Jangan biarkan korban PHK yang dilarang mudik ini bingung dan mencari solusi sendiri-sendiri. Di sinilah kehadiran negara dibutuhkan,” ujar Eddy.

Baca juga :  KPI Dorong DPR Segera Sahkan RUU Penyiaran

cnn

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com