Nasional

Penataan Kuliner, Pemkot Makassar Mesti Belajar ke Maros

MAKASSAR, EDUNEWS.ID – Pemerintah Kota Makassar semestinya melirik tetangga daerah  untuk belajar terkait kawasan penyediaan stand pedagang kaki lima. Hal ini menyusul persoalan rusaknya stand kaki limata’ yang sempat digemborkan Pemkot Makassar beberapa waktu yang lalu dan ternyata mengalami kerusakan sebelum difungsikan.

Peneliti kebijakan publik dari Publik Policy Network (Polinet) Rizal Pauzi mengungkapkan, mestinya, Pemerintah Kota Makassar dalam mampu melakukan perencanaan yang baik terhadap program yang akan dijalankan, yang sesuai dengan aturan, kondisi dan perencanaan jangka panjang ke depannya.

Rizal pun menyarankan, Pemkot Makassar sebaiknya belajar ke daerah tetangga, kawasan kuliner Pantai Tak Berombak (PTB) di kota Maros dalam perencanaan kawasan kuliner.

Baca juga :  Tentara Temukan Pohon Ganja di Perbatasan Papua

“Jadi grand desainnya jelas, pengadaannya jelas, serta segala fasum dan fasosnya tersedia serta perencanan jangka panjang dari kawasan kuliner ini sehingga tak menimbulkan masalah dimasa mendatang,” ungkap Rizal, Ahad (9/10/2017).

Olehnya itu, sebelum terlambat mestinya  Pemkot membuat grand desain yang matang terlebih dahulu sebelum mengoperasikan kawasan kuliner karebosi ini.

Rizal mencontohkan, untuk kawasan kuliner yang berada di PTB Maros, Pemerintah Maros telah mendapatkan penghargaan penataan PK5 terbaik se Indonesia pada tahun 2014 dengan mendapatkan penghargaan Inovasi Manajemen Perkotaan (IMP) dalam bidang pelayanan jasa perkotaan.

Demikian disampaikan direktur Public Policy Network (Polinet), Rizal Pauzi saat ditanya mengenai kondisi stand kaki limata’.

Mahasiswa pasca sarjana jurusan Administrasi Pembangunan Unhas ini mengungkapkan, jika alasan mengapa konsep kawasan kuliner Pemkot Makassar belum jelas. ini bisa dilihat dari penataan ruang yang langsung memasang stand Kaki Limata’ sebelum fasilitas umum dan fasilitas sosial diselesaikan.

Baca juga :  Rasulullah SAW Larang Minta-minta Kecuali Tiga Kondisi Berikut

“Harusnya kan diselesaikan terlebih dahulu, termasuk menghitung kapasitas parkir dan efek kemacetan yang terjadi,” ujarnya.

Selanjutnya, papar aktifis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ini, terkait pengadaan stand kaki limata’ melalui  CSR oleh PT Asindo harusnya dikelola secara profesional.

“Seperti pengadaan barang (stand) harus yang berkualitas, bukan sekedar menggugurkan kewajiban semata,” katanya.

Harusnya, tutur Rizal yang memperbaiki juga pihak pemberi CSR, bukan Pemkot atau pihak yang mengerjakan pengadaan tersebut sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

“Ini bentuk kecerobohan pemkot yang asal asalan dalam pengadaan kawasan kuliner,” ungkapnya.

RLS | EDUNEWS.ID

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com