Nasional

Pengamat Anggap Jokowi Tak Mampu Benahi Masalah Dalam Negeri

ilustrasi

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Pengamat Militer dari ISESS Khairul Fahmi tantang pemerintah segera membenahi berbagai problem domestik, terutama soal penanganan perairan perbatasan seperti di Natuna, sebelum berperan dalam konflik Laut China Selatan.

Kata Fahmi, saat ini ego sektoral dalam pengelolaan ruang laut cukup tinggi dan masih terus terjadi. Pemerintah harus mampu membenahi ego sektoral ini agar bisa menangani permasalahan di luar.

Ego sektoral, menurut Fahmi, bisa diatasi salah satunya dengan aturan dan payung hukum yang diperkuat. Persoalan lain yang tak kalah penting wewenang penegakan hukum dan keamanan di laut.

“Hal ini penting agar peluang mengambil peran signifikan dalam konflik (di Laut China Selatan) ini tak terhambat oleh urusan-urusan yang bisa mengurangi pengaruh dan kewibawaan di garis depan,” jelas Fahmi saat dihubungi CNNIndonesia.com melalui pesan singkat, Rabu (29/7/2020).

Pernyataan Fahmi ini sekaligus merespons Presiden Joko Widodo yang secara terang-terangan meminta jajarannya mengambil momentum pandemi Covid-19 untuk mengungguli negara besar. Bentuknya, pemangkasan birokrasi yang rumit agar bisa bergerak cepat.

Kata Jokowi, pandemi Covid-19 berimbas pada pertumbuhan ekonomi global yang diprediksi minus. Hal ini pun berdampak pada perkembangan kondisi geopolitik global. Misalnya, panas dingin hubungan China-Amerika Serikat, terutama di Laut China Selatan.

Fahmi mengingatkan Jokowi bahwa dalam sengketa di Laut China Selatan ada banyak sekali pihak yang berkepentingan. Negara-negara kuat ikut terlibat dalam sengketa tersebut.

Upaya Indonesia mengambil peluang atau berperan dan sengketa itu, menurut Fahmi, tak akan berdampak banyak selama persoalan maritim masih terbengkalai.

Peran aktif pemerintah disebut baru bisa dilakukan setelah menyelesaikan persoalan maritim dalam negeri. Dalam konteks imbas sengketa Natuna. Fahmi menyebut setelah membenahi persoalan dalam negeri, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bisa duduk bersama berdiskusi soal skema diplomasi pertahanan.

Baca Juga :   Kemenkopolhukam Bentuk Tim Khusus Tangani TPPO Mahasiswa di Jerman

“Di sini saya kira Menlu dan Menhan perlu mendiskusikan dengan serius peluang untuk menjalankan skema “diplomasi pertahanan”,” ucap Fahmi.

Fahmi menyebut pendekatan dengan diplomasi pertahanan diperlukan mengingat intensitas ketegangan antara China dan Amerika Serikat semakin tinggi di Laut China Selatan. Terlebih, di kawasan perairan itu Indonesia juga memiliki hak kedaulatan, tepatnya di perairan Natuna atau Laut Natuna Utara.

Diplomasi pertahanan juga penting dengan mempertimbangkan kekuatan pertahanan Indonesia yang belum maksimal.

“Secara kekuatan dan kemampuan pertahanan, kita memang tak bisa mengklaim bahwa kita berada dalam level maksimum, namun bukan berarti tak ada peluang yang bisa dicoba,” ujar dia.

Klaim China terhadap sebagian besar wilayah perairan di Laut China Selatan kembali membuat panas wilayah sengketa tersebut. Amerika Serikat baru-baru ini bahkan telah mengerahkan armada tempurnya di kawasan tersebut.

China kukuh mengklaim kedaulatannya atas Laut China Selatan berdasarkan Sembilan Garis Imajiner (Nine Dash Line). Di sisi lain Amerika Serikat berkepentingan agar Laut China Selatan tetapi menjadi jalur perairan internasional.

Konflik ini melibatkan sejumlah negara yang bersinggungan langsung dengan wilayah Laut China Selatan. Antara lain Filipina, Taiwan, Vietnam, Malaysia, termasuk Indonesia.

Wilayah Indonesia yang dekat dengan sengketa Laut China Selatan adalah perairan Natuna. Namun Kepala Badan Keamanan Laut Laksdya TNI Aan Kurnia mengatakan sulit menangani persoalan di wilayah Natuna ini karena banyaknya aturan yang saling tumpang tindih antara lembaga dan kementerian.

Hambatan lain adalah keterbatasan armada pengamanan. Aan mengungkapkan saat ini Bakamla hanya memiliki 10 unit kapal besar. Padahal Bakamla mesti melakukan patroli di sepanjang wilayah.

Penambahan kapal tak serta merta bisa dilakukan sebab Bakamla tak memiliki kewenangan besar hingga tak bisa mengajukan pembelian kapal besar.

cnn

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Edunews.

Kirim Berita

Kirim berita ke email : [email protected][email protected]

ALAMAT

  • Jl. TB Simatupang, RT.6/RW.4, Jati Padang, Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12540 Telepon : 021-740740  – 0817 40 4740

__________________________________

  • Graha Pena Lt 5 – Regus Jl. Urip Sumoharjo No. 20, Makassar Sulawesi Selatan 90234 Telepon : 0411 366 2154 –  0811 416 7811

Copyright © 2016-2022 Edunews.ID

To Top
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com