Nasional

Pilkada di Tengah Pandemi, Pengamat Sarankan Pemilih Bawa Alat Coblos Sendiri

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Di tengah pandemi Covid-19 pemerintah tetap melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di berbagai daerah. Namun pilkada serentak ini dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengatakan, dalam pelaksanaan pilkada, tak ada kata lain bagi parpol dan pemilih selain melakukan disiplin mematuhi protokol kesehatan ketat.

“Caranya dilakukan dengan disiplin dalam menjaga protokol kesehatan ketat seperti pakai masker, dan tentu saja wajib jaga jarak,” kata Ujang dalam rilisnya, Ahad (27/9/2020).

Menurut Ujang, parpol itu punya infrastruktur atau jaringan ke desa-desa. Mereka juga punya konstituen ke pemilih langsung. Caranya, terang Ujang, meminta rakyat untuk disiplin menjaga protokol kesehatan. Ini melakukan standar protokol kesehatan dengan 3 M.

“Metodenya kalau bisa para pemilih membawa alat coblos masing-masing saat melakukan pemilihan. Alatnya seperti paku atau alat yang sejenis,” imbuhnya.

Sebab, lanjutnya, kalau alat coblos seperti paku disediakan di TPS oleh panitia, maka akan banyak tangan yang memegang paku tersebut. Ini bisa menjadi penyebab penularan virus korona.

Saat pemilihan, kata dia, para pemilih juga wajib menjaga jarak satu sama lain. Minimal jaga jarak satu meter agar terhindar dari penularan Covid-19.

“Selain itu, paslon juga harus steril, maka paslon harus melakukan swab test untuk mengetahui apakah mereka bebas dari virus corona,” ucap Ujang.

Ujang menegaskan, kalau ada parpol dan paslon yang melanggar protokol kesehatan ketat harus ada hukumannya. “Harusnya dihukum berat seperti didiskualifikasi calonnya. Tapi kan gak mungkin KPU mengatur seperti itu, karena hukum di negara ini masih bisa diatur.”

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengatakan, partai politik bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pilkada 2020. Menurut dia, salah satu bentuk tanggung jawab itu berupa mengantisipasi agar jangan sampai pesta demokrasi di tingkat daerah jadi penyebaran Covid-19.

Baca Juga :   Ketua DPD PSI Jakarta Barat Diduga Lakukan Pemerkosaan, Modus Tawari Pekerjaan ke Korban

“Ini adalah momentum menunjukkan partai politik bertanggung jawab dalam proses demokrasi,” ujar Eddy Soeparno.

rpl

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Edunews.

Kirim Berita

Kirim berita ke email : [email protected][email protected]

ALAMAT

  • Jl. TB Simatupang, RT.6/RW.4, Jati Padang, Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12540 Telepon : 021-740740  – 0817 40 4740

__________________________________

  • Graha Pena Lt 5 – Regus Jl. Urip Sumoharjo No. 20, Makassar Sulawesi Selatan 90234 Telepon : 0411 366 2154 –  0811 416 7811

Copyright © 2016-2022 Edunews.ID

To Top
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com