Nasional

Rachmawati : Tim Ekonomi Harus Diganti

RACHMAWATI SOEKARNO PUTRI

 

 

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Sudah sepantasnya Presiden Joko Widodo memberikan perhatian serius dan membenahi tim ekonomi Kabinet Kerja yang dipimpinnya. Membenahi tim ekonomi dipercaya akan meringankan beban Jokowi.

Sejauh ini, tim ekonomi adalah yang paling jeblok kinerjanya. Tim ekonomi yang dipimpin Menko Perekonomian Darmin Nasution terlihat tidak kompak dan bekerja tanpa arah yang jelas. Tidak heran kalau tim ekonomi tidak memiliki kebijakan yang spektakuler. Darmin Nasution dinilai gagal memainkan peran sebagai penata ekonomi yang handal.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga tidak bisa diharapkan untuk menciptakan kemandirian finansial. Sri Mulyani menggunakan kedekatannya dengan berbagai lembaga donor untuk menambah utang luar negeri.

Baca juga :  Kemenpan RB Habiskan Rp 800 triliun untuk Belanja PNS, namun...

“Tidak ada terobosan, kecuali mengandalkan utang. Terakhir, malah membuat utang baru sebesar Rp 344 triliun untuk pembiayaan APBN semester kedua dan pembayaran pokok dan bunga utang,” ujar tokoh nasional Rachmawati Soekarnoputri dalam pembicaraan dengan redaksi, Jum’at (23/6/2017).

Rachma yakin, Jokowi juga tidak puas dengan kinerja tim ekonomi yang dimilikinya. Ketidakpuasan Jokowi itu, sambung Rachma, disampaikan dalam berbagai kesempatan dan telah diketahui masyarakat luas.

Selain Darmin dan Sri Mulyani, tokoh lain di tim ekonomi yang harus diganti adalah Menteri Negara BUMN Rini Soemarno. Rini dinilai gagal mengelola BUMN. Target pendapatan dari sektor BUMN tidak tercapai, malahan beberapa BUMN terancam bangkrut karena manajemen yang keliru, yang terjadi di depan hidung Rini Soemarno.

Baca juga :  Polri Periksa 14 Saksi yang Mengakibatkan Tewasnya Laskar FPI

Rini juga dinilai mengangkat banyak pejabat di BUMN tanpa mempertimbangkan kecakapan. Dia juga seperti membagi-bagi jabatan BUMN untuk kelompoknya saja.

Ombudsman RI baru-baru ini memberikan laporan mengenai 541 pengangkatan komisaris yang bermasalah di 144 BUMN. Tidak sedikit dari mereka yang rangkap jabatan.

Rini Soemarno juga dinilai menjadi beban bagi Jokowi karena sampai sekarang masih ditolak oleh DPR RI.

Edunews.

Kirim Berita via: redaks[email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com