Nasional

Setahun Jokowi-Ma’ruf, Seleb hingga Influencer Digaet Istana

ilustrasi

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Gofar Hilman, Ardhito Pramono, Gritte Agatha, Gisella Anastasia, Siti Badriah, Rigen Rakelna dan Valentino Simanjuntak adalah tujuh dari 21 selebritas yang berkaitan dengan Omnibus Law beberapa waktu lalu.

Mereka semua juga bisa disebut sebagai influencer yang mengagungkan Omnibus Law lewat konten di media sosial masing-masing dengan tagar #IndonesiaButuhKerja. Seketika beberapa konten hilang setelah dikritik netizen dan menjadi pertanyaan sejumlah pihak.

Beberapa tidak langsung memberikan respons, bahkan mereka menjadi tidak terlalu aktif di media sosial ketika dikritik netizen. Hingga akhirnya memberikan klarifikasi terhadap konten yang berkaitan dengan Omnibus Law, seperti Gofar dan Ardhito lewat twitter.

Dalam klasifikasinya, Ardhito mengaku ia menerima arahan untuk ikut dalam kampanye #IndonesiaButuhKerja. Namun, dalam arahan tersebut tidak ada keterangan tentang Omnibus Law dan tidak terkait kepentingan politik tertentu.

Baca juga :  Kemenkop dan UKM Terus Tingkatkan Kualitas SDM Koperasi

“Atas permintaan maaf ini, hari ini saya sudah meminta publisis saya untuk mengembalikan pembayaran yang saya terima dari memposting tagar #IndonesiaButuhKerja,” tutup Ardhito dalam klasifikasinya.

Setali tiga uang, Gofar memberikan klarifikasi serupa dengan Ardhito. Menurutnya dalam arahan pembuatan konten tidak ada penjelasan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) apa pun, termasuk Omnibus Law.

“Kesalahan dari gue dan tim, kita tidak melakukan riset yang lebih dalam lagi sebelum dan sesudah menerima pekerjaan. Melalui tulisan ini, gue secara pribadi minta maaf, dan ke depannya gue dan tim akan lebih berhati-hati ketika menerima pekerjaan,” tulis Gofar.

Pendiri Drone Emprit and Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi, menilai bahwa ketidakjujuran pemerintah menjadi alasan sosialisasi program atau kebijakan pemerintah lewat influencer di media sosial banyak dikritik dan menjadi pertanyaan.

Baca juga :  Karhutla Hantui Pagelaran Asian Games

“Yang menjadi masalah itu ketika suatu konten, misalnya omnibus, disampaikan dengan jujur atau tidak. Apa jangan-jangan keburukan disembunyikan dan ditampilkan yang bagus saja? Ini masalah, mengelabui rakyat dengan uang rakyat,” kata Fahmi kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Selasa (20/10/2020).

Pendiri Drone Emprit and Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi, menilai bahwa ketidakjujuran pemerintah menjadi alasan sosialisasi program atau kebijakan pemerintah lewat influencer di media sosial banyak dikritik dan menjadi pertanyaan.

Fahmi menjelaskan bahwa sosialisasi program atau kebijakan pemerintah lewat influencer sama dengan iklan. Unsur yang berbeda adalah medium iklan yang digunakan karena perkembangan zaman. Bila dahulu beriklan di media massa, kini beriklan di media sosial.

Baca juga :  Komisi IV DPR Dorong Penerbitan Perda Hutan Adat di Humbahas

Ia menilai hal menarik dari media sosial adalah komunikasi dua arah. Dengan begitu, ketika iklan disampaikan, pengguna media sosial langsung bisa merespons. Berbeda dengan iklan di media massa yang bersifat komunikasi satu arah.

Bila melihat dari tindakan pemerintah, mereka seperti tidak siap beriklan di media sosial. Misalnya iklan Omnibus Law di media sosial pada Agustus lalu. Ketika dihujani kritikan, pemerintah malah memberikan serangan balik.

“Yang menjadi kekhawatiran adalah ketika influencer atau buzzer bukan hanya sampaikan program, tetapi jadi alat untuk menyerang opini. Ini sudah lain cerita dengan iklan yang tujuannya komunikasi,” ungkap Ismail.

Advertisement

Ia melanjutkan, “Kalau seperti itu namanya propaganda karena kebenaran hanya dari satu sisi saja. Kalau komunikasi itu dua sisi, bukan hanya satu sisi, dan harus jujur.”

Pemerintah sendiri tidak main-main dalam menggunakan influencer untuk sosialisasi program atau kebijakan pemerintah. Berdasarkan penelusuran Indonesian Corruption Watch (ICW), pada 2019 pemerintah mengeluarkan uang Rp6,67 miliar untuk 13 paket pengadaan influencer.

Kemudian dari Januari sampai Agustus 2020, terdapat tujuh paket pengadaan influencer dengan total nilai Rp9,53 miliar. Setidaknya, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin menghabiskan uang Rp9,53 miliar dalam satu tahun untuk beriklan lewat influencer.

Ismail menilai biaya iklan itu tidak bisa dikatakan mahal atau murah. Pasalnya, setiap influencer memiliki harga masing-masing yang berbeda satu sama lain. Dengan begitu, tidak ada harga pasaran untuk beriklan di media sosial.

“Kalau harga itu beragam, influencer punya tarif komersial sendiri. Yang penting itu kan jujur beriklan, memakai jasa influencer menggunakan uang rakyat enggak apa asalkan jujur,” kaya Ismail.

Lebih lanjut, Ismail menilai pemerintah gencar beriklan lewat media sosial karena mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan tekonologi dari masa ke masa membuat medium komunikasi semakin banyak.

“Ini sudah wajar. Ketika pemerintah mau sampaikan program atau kebijakan, mereka mencari di mana rakyatnya berada. Ya disitulah akan dipakai untuk menyampaikan,” jelas Ismail.

Dihubungi terpisah, Pengajar Antropologi Universitas Indonesia Irfan Nugraha memberikan penjelasan serupa. Selain karena perkembangan teknologi, menurutnya pemerintah beriklan lewat influencer karena bersifat personal.

“Media sosial ini kan [manifestasi] orang, jadi sifatnya personel, dan influencer seperti punya hubungan dengan pengikutnya. Meski iklan yang disampaikan influencer enggak selalu berpengaruh ke pengikut atau pengguna media sosial,” tuturnya.

Selain itu, ia memprediksi pemerintah memiliki data lengkap mengenai influencer yang direkrut untuk mengagungkan Omnibus Law beberapa waktu lalu. Seperti data pengikut atau pasar dari influencer tersebut.

Hal ini, kata Irfan, bisa dilihat dari pemilihan influencer dengan karakter dan pasar yang berbeda-beda. Misalnya seperti Gofar yang lekat dengan citra punk, dan Gritte yang lekat dengan citra anak muda perempuan.

“Influencer itu tidak lepas dari konteks sosial dan ekonomi. Ketika influencer yang berbeda digunakan sama pemerintah untuk iklan, tujuannya agar sampai ke semua kalangan,” ucap Irfan.

Ia melanjutkan, “Bila melihat secara keseluruhan, kehadiran influencer ini terjadi secara alamiah ketika teknologi berkembang. Pada masa saat ini bisa dibilang influencer tak terhindarkan.”

 

cnn

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com