Nasional

Tim Hukum PDIP Perkuat Bukti Jerat Oknum di KPK

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Tim Hukum PDI Perjuangan (PDIP) berkonsultasi ke Bareskrim Polri, Jumat (17/1). Konsutlasi ini terkait dugaan penyalahgunaan wewenang oknum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan adanya dugaan pembentukan isu yang menyudutkan partai berlambang banteng moncong putih tersebut.

Ketua Koordinator Tim Hukum DPP PDIP I Wayan Sudirta mengatakan, sengaja mereka melakukan hal itu untuk memulihkan nama baik yang akhir-akhir ini telah dinodai.

“Posisi PDI Perjuangan yang sudah babak belur, dipojokkan oleh pemberitaan-pemberitaan yang di antara lain tidak benar. Kami ambil contoh, mereka mengatakan PDI Perjuangan menghalangi penggeledahan, mereka mengatakan punya surat untuk melakukan geledah, ternyata belakangan dibantah,” kata Wayan setelah berkonsultasi dengan Bareskrim Polri, Jumat (17/1/2020).

Baca juga :  'Diculik' Polisi Tengah Malam, Mantan Menteri Tenaga Kerja ini Minta Kader HMI Dibebaskan

Menurut Wayan, sebagai sebuah partai politik, pihaknya merasa dirugikan akibat upaya framing yang sistematis itu.

Kerugian itu dirasa makin dalam mengingat Indonesia akan menyelenggarakan Pilkada 2020.

“Sangat-sangat dirugikan apalagi dikaitkan dengan unsur-unsur pencemaran nama baik, penghinaan, itu tampak nyata,” kata dia.

Wayan mencontohkan upaya sistematis pembentukan isu itu. Setelah Kantor PDIP diisukan telah digeledah, lalu muncul pemberitaan adanya penyitaan barang bukti satu kontainer.

Padahal, menurut Wayan, pihaknya memastikan tim KPK tidak masuk ke kantor DPP dan tidak membawa surat resmi.

Selain itu, kata Wayan, pihaknya juga berkonsultasi pada Bareskrim bagaimana sikap penyelidik KPK yang berupaya menggeledah Kantor DPP PDIP.

Advertisement

Menurut Wayan, hal itu bertentangan dengan prosedur dan aturan yang ada. Sebab, untuk menggeledah, harus ada izin Dewan Pengawas KPK dan apabila tahap perkaranya berada di penyidikan.

“Tadi kami menyerahkan satu buntel bukti, apa pertanyaan kami kepada kepolisian. Tolong dipelajari, tolong dilihat pasal-pasal mana yang memenuhi unsur sebagai laporan pidana. Laporan kami sudah diterima, akan ada konsultasi berikutnya agar matang, agar laporan kami mantap dari unsur pidana, maka kami tahan hari pertama,” ucap dia.

Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Tim Lawyer PDIP Teguh Samudera menerangkan, pihaknya sama sekali tidak berniat untuk melemahkan pers atau KPK dalam kasus ini.

Teguh mengatakan, pihaknya hanya ingin mencari keadilan atas perlakuan oknum-oknum tak bertanggung jawab di balik atribut-atribut tersebut.

“Tadi sudah diberitahukan bahwa kepolisian, siapa saja boleh melapor dan siap diterima laporannya. Kumpulkan bukti-buktinya, saksi-saksinya, tentang perbuatan baik orang yang masuk mengaku petugas dari KPK,” ujar dia.

Mengenai hasil konsultasi ini, Teguh mengaku akan membawanya kepada DPP PDIP. Nantinya, Tim Hukum PDIP akan mengambil langkah selanjutnya berdasarkan perintah partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu.

 

jpn

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com