Nasional

Tolak Rekonsiliasi, Sri Bintang dan Kapolda Satu Misi

KAPOLDA METRO JAYA, IRJEN (POL) M IRIAWAN

 

 

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Derasnya desakan rekonsiliasi yang digulirkan tokoh nasional dan ulama mendapat apresiasi. Seruan menyejukkan itu selaras dengan ajakan presiden Joko Widodo, untuk menyatukan elemen bangsa.

Hanya saja, tidak semua pihak mendukung ide rekonsiliasi tersebut. Salah satu pentolan tersangka kasus makar, Sri Bintang Pamungkas, justru bereaksi keras menolak melakukan rekonsiliasi. Menurutnya tidak ada jalan berdamai dengan rezim Jokowi.

“Saya kira wajar saja. Sri Bintang tampaknya satu misi dengan Kapolda Iriawan, hanya beda lakon. Tapi subtansinya, kedua pihak ingin menuntaskan kasus hukum ke jalur pengadilan dan sudah pasti tensi politik akan kembali memanas,” ujar Ketua Progres 98, Faizal Assegaf kepada edunews.id, Senin (19/6/2017).

Jika hal itu yang diinginkan, tambah Faizal, Presiden Jokowi akan terposisi menjadi musuh bersama seluruh elemen bangsa. Menjadi sasaran kebencian dan pelampiasan kemarahan umat Islam secara sporadis.

“Saya mengamati, HRS dan seluruh ulama serta kekuatan massa rakyat yang tergabung dalam solidaritas Aksi Bela Islam kini berada dalam situasi siaga. HRS sudah beri dua opsi, rekonsiliasi atau revolusi,” kata Faizal.

Faizal menuturkan, jika rekonsiliasi digagalkan, maka tensi kemarahan rakyat meningkat berlipat kali melebihi gerakan aksi anti-Ahok. Bisa jadi situasi itu yang diinginkan oleh oposisi dan oknum aparat.

“Terlebih, publik melihat dengan jelas arogansi Kapolda Iriawan yang sangat ngotot mendramatiasi kasus ecek-ecek untuk menyeret HRS dan sejumlah tokoh Islam lainnya,” ujar aktivis 98 tersebut.

Kalau sudah demikian, lanjut Faizal sebaiknya Sri Bintang dan Kapolda Iriawan bersinergi untuk mempercepat kasus makar dan HRS ke jalur pengadilan, agar ulama dan jutaan umat bersatu menolak ajakan rekonsiliasi dari presiden Jokowi.

“Hasilnya, situasi pasca-lebaran akan tambah gaduh, terjadi gejolak politik yang serius hingga terpilihnya presiden baru yang dapat merangkul semua elemen bangsa,” kata Faizal.

Faizal mengingatkan, isu kriminalisasi ulama merupakan energi konsolidasi nasional yang dapat menggoyahkan kursi kekuasaan Jokowi. Dalam kasus Ahok dan Pilgub DKI, kekuatan tersebut sudah terbukti menyatukan seluruh elemen rakyat secara efektif.

Facebook Comments

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 08114167811

Copyright © 2016-2017 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Close