Nasional

Warga Palestina Tolak Bayar Pajak ke Israel, Ini Penyebabnya

TEPI BARAT, EDUNEWS.ID – Rakyat Palestina pada Rabu (3/6/2020) menolak membayar pajak yang dikumpulkan oleh otoritas Israel sebagai wujud protes terhadap rencana negara itu menduduki paksa/aneksasi wilayah Tepi Barat mulai bulan ini.

Pungutan pajak dari warga Palestina dikelola oleh Israel sebagaimana diatur perjanjian pada 1990-an. Uang pajak itu mencapai jumlah lebih dari setengah pendapatan Palestina.

Akan tetapi, warga selama beberapa bulan pada tahun lalu menolak membayar pajak setelah Israel mengurangi uang yang diserahkan ke Palestina. Aksi itu dilakukan Israel guna membalas warga Palestina karena masih membiayai keluarga mereka yang ditahan dan para pejuang yang tewas dalam pertempuran.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyatakan perjanjian bilateral batal setelah Benjamin Netanyahu kembali menjabat sebagai perdana menteri bulan lalu dan ia langsung berencana menduduki paksa pemukiman umat Yahudi di Tepi Barat serta Lembah Yordania.

Baca juga :  Revisi Tarif Pajak 0,5 persen UKM Segera Terbit

Juru bicara Pemerintah Palestina, Ibrahim Melhem, lewat pernyataan tertulisnya mengatakan pihaknya menolak membayar pajak pada Mei “guna mematuhi keputusan pimpinan untuk menghentikan seluruh koordinasi dengan Israel”.

Kementerian Keuangan Israel menolak berkomentar.

Sampai saat ini belum jelas bagaimana Palestina akan bertahan, mengingat perekonomiannya terdampak parah oleh Covid-19. Pasalnya, langkahnya itu menyebabkan Palestina berisiko kehilangan pendapatan sebesar 190 juta dolar AS (sekitar Rp2,68 triliun) dari pajak yang dipungut Israel tiap bulannya.

Abbas sebelumnya mengatakan aparat keamanan Palestina akan berhenti membantu Israel memerangi aksi kekerasan di Tepi Barat. Palestina masih berusaha menghimpun dukungan internasional untuk diakui sebagai negara dengan wilayah yang mencakup Tepi Barat dan daerah lainnya.

Baca juga :  Pengamat Sebut Dewan Pengawas KPK Bertugas Yakinkan Publik

Perundingan damai Abbas dan Israel terhenti pada 2014 dan perdana menteri Palestina itu memboikot pemerintahan Amerika Serikat di bawah pimpinan Presiden Donald Trump karena pandangannya yang bias. Israel dan AS tampaknya sengaja membiarkan Palestina terombang-ambing daripada menyerahkan Tepi Barat yang dihuni rakyat Palestina ke kekuasaan penuh Israel.

 

rpl

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com