Nasional

NCID Minta Mendagri Kaji Mendalam Terkait Wacana Pilkada Dipilih DPRD

JAKARTA, EDUNEWS.ID-Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman mengatakan, sebaiknya Mendagri Tito Karnavian terlebih dahulu melakukan pengkajian secara mendalam terkait dengan adanya wacana pilkada dipilih DPRD.

Pasalnya, apa yang akan dilakukan ini bukan merupakan hal yang baru,di era pak SBY yang lalu pemerintah juga telah menjadi inisiator agar pilkada dipilh kembali oleh DPRD, tapi yang terjadi saat itu terbukti pemerintah hanya sebatas mencari sensasi karena ujungnya membatalkan apa yang telah diputuskan antara pemerintah dengan DPR melalui Perppu hanya karena tekanan publik dan takut di cap sebagai bapak anti demokrasi.

“Apa yang terjadi di era SBY ini harus menjadi catatan penting bagi Mendagri Tito Karnavian, mengingat tahapan prosesnya juga cukup panjang dan tentunya akan menghabiskan anggara negara yang tidak sedikit, agar hasilnya lebih efektif saya kira sebelum adanya pembahasan dengan DPR, sebaiknya pemerintah terlebih dahulu memastikan siap menerima segala konsekuensi bilamana kelak usulan ini disepakati antara pemerintah dengan DPR, termasuk akan dicap sebagai anti demokrasi”, tutur Jajat, dalam keterangannya ke edunews.id

, Selasa (12/11/2019).

Jajat menilai, tidaklah cukup jika alasan pilkada langsung diganti pilkada tidak langsung hanya karena sebatas biaya politik mahal, karena dibeberapa daerah terbukti untuk menjadi seorang kepala desa saja seperti di daerah Jawabarat dana yang dikeluarkan oleh para kandidat sangat besar, apalagi ini untuk tingkatan Bupati, untuk itu harus ada alasan lebih konkret yang bisa diterima publik tidak sebatas alasan biaya politik mahal.

“Salah satu konsekuensi yang akan diterima pemerintah jika mengembalikan proses pilkada dipilih DPRD yaitu dianggap sebagai sebuah kemunduran demokrasi, namun lebih dari itu apakah pemerintah siap memberikan garansi jika kepala daerah yang dipilih DPRD ini sesuai dengan aspirasi masyarakat. Pasalnya jika hanya sebatas wacana terkait biaya politik mahal saat ini sudah menjadi rahasia umum dukungan politik dari parpol kepada kandidat calon kepala daerah tidaklah gratis yang tentunya akan melahirkan sebuah konsekuensi yang mengikat bagi keduanya”, tutup Jajat.

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com