Ekonomi

PB HMI (MPO) Kritik Pernyataan Pemerintah atas Klaim Pencapaian 10 Juta Lapangan Kerja

Ketua Umum PB HMI MPO 2018-2020, Zuhad Aji Firmantoro

JAKARTA, EDUNEWS.ID-Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) MPO menyampaikan kritikannya terhadap pernyataan pemerintah yang mengklaim telah mencapai lebih dari 10 juta penciptaan lapangan kerja hingga akhir 2018.

Seperti diketahui pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan, Muhammad Hanif Dhakiri saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (8/1/2019) mengungkapkan sepanjang 2015 hingga 2018, pemerintah Jokowi-JK telah berhasil membuka 10,34 juta lapangan kerja. Jika dirata-rata, kata dia, setiap tahun telah tercipta 2,58 juta lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (MPO) Zuhad Aji Firmantoro pun mempertanyakan sumber data Menteri Hanif tersebut.  Karena berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) angka tersebut belum terpenuhi.

“Tidak benar bahwa tahun 2018 sudah tercapai janji 10 juta lapangan usaha. Data BPS selama Agustus 2015-Agustus 2018 mencatat bahwa jumlah penduduk yang bekerja bertambah 9,38 juta orang bukan 10 juta orang seperti klaim Menteri Tenaga Kerja. Informasi Pemerintah tidak bersumber dari data yang valid dan cenderung misinformasi,” kata Zuhad Aji dalam Keterangannya di Jakarta, Rabu (9/1/2019).

Jika dirinci, lanjut Aji, sejak 2015 hingga 2018 jika dirinci berdasarkan laporan BPS, lapangan usaha atau pekerjaan yaitu, pada 2015 190 ribu orang, tahun 2016 3,59 juta orang, tahun 2017 2,61 juta orang, 2018 2,99 juta orang. Jadi totalnya 9,38 juta orang.

Ia juga membeberkan, dari hasil kajian Komisi Ekonomi PB HMI menemukan jika di era Jokowi-JK lapangan kerja utama seperti sektor pertanian mengalami kemunduran. Per Agustus 2018, serapan tenaga kerja disektor pertanian anjlok 220 ribu orang atau -0,89%.  Padahal sektor pertanian merupakan sektor penyerap tenaga kerja terbesar yakni 28,7% dari total penduduk bekerja. Pemerintah terlambat merespon anjloknya harga sawit, karet dan kopra dilevel petani. Sementara itu petani beras mengeluh besarnya impor beras merusak harga gabah petani disaat panen raya.

“Kebijakan Pemerintah belum berpihak pada petani,” ungkapnya.

Di sisi lain, klaim Pemerintah berhasil menciptakan 10 juta lapangan kerja juga tidak berdasar karena lapangan kerja khususnya di era digital bukanlah hasil kerja Pemerintah. Sebagai contoh transportasi online berhasil merekrut 2 juta tenaga kerja informal karena inovasi anak-anak muda digital. Tapi Pemerintah justru plin plan dalam membuat regulasi transportasi online. Lebih dari 4 kali aturan transportasi online direvisi Pemerintah. Perlindungan terhadap driver online juga lemah.

“Artinya dalam kasus transportasi online, keberadaan pemerintah bisa dikatakan absen,” ungkap Alumni Universitas Islam Indonesia (UII) Yogayakarta ini.

PB HMI juga menemukan, sebanyak 22% pekerja di Indonesia bekerja paruh waktu (partime) naik dari setahun sebelumnya Agustus 2017 yakni 20,4%. Ini membuktikan sempitnya lapangan kerja disektor formal sehingga masyarakat terpaksa bekerja secara partime tanpa ada kepastian karier dan jaminan sosial ditempat kerja.

Sementara itu Pengangguran ditingkat SMK masih tinggi yakni 11,24% naik dari posisi Februari 2018 sebesar 8,92%. Pengangguran SMK bahkan lebih tinggi dari lulusan SD hanya 2,43% dan SMP 4,8%. Ini bukti kegagalan Pemerintah dalam merevitalisasi program vocational school atau sekolah vokasi. Lulusan SMK tidak terserap kerja karena kurangnya mutu pengajar, kurikulum yang terlalu banyak teori kelas, minim praktik dan kerjasama dengan industri.

 

Facebook Comments

Edunews.

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!