Ekonomi

PDIP, Gerindra, PKB, Demokrat, PKS hingga Nasdem Minta KPK Usut Program Kartu Prakerja

JAKARTA, EDUNEWS.ID-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mengusut implementasi Program Kartu Prakerja yang dikeluarkan oleh Presiden RI Joko Widodo. Permintaan itu disampaikan perwakilan fraksi – fraksi saat rapat antara Komisi III DPR RI dan KPK pada Rabu (29/4/2020).

Perwakilan dari Fraksi PDIP, Arteria Dahlan mengatakan, saat ini merupakan waktu tepat bagi KPK untuk masuk ke program Kartu Prakerja, terutama soal mekanisme penunjukkan delapan vendor penyedia pelatihan tanpa melalui sistem tender.

“Bagaimana bisa terjadi. Bagaimana strategi pengawasannya. Tidak cukup dengan mundur pak. Siapa terlibat harus diusut.‎Kita minta tolong ketua mainkan ini,” ujar Arteria.

Habiburrokhman dari Fraksi Gerindra juga meminta KPK mengawasi Program Kartu Prakerja. Ia menyoroti sistem penentuan harga dan konten yang disediakan oleh penyedia pelatihan di Program Prakerja.
“Ada aspek yang harus bapak awasi dalam konteks tipikor, terutama proses pengadaan jasa pelatihan,” kata Habiburrokhman saat menyampaikan pandangan Fraksi Gerindra pada Ketua KPK Firli Bahuri.

Baca juga :  Pemerintah Setuju Honorer K2 jadi CPNS

Anggota Komisi III dari dari Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal meminta KPK melakukan audit pada project management officer (PMO) Kartu Prakerja dalam pelaksanaan kartu prakerja ini. Ia menilai, indikator kelulusan kartu prakerja bagi masyarakat tidak jelas.

“Ini ada ruang gelap. Mereka sudah seenaknya, sudah di-publish, rakyat sudah mendaftar secara berjibaku susahnya masuk, ketika menentukan kelulusan apa indikatornya, ini kan kejahatan juga, di ruang gelap,” kata Cucun.

Anggota Komisi III dari Fraksi Demokrat Hinca Pandjaitan mengutip pernyataan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) bahwa penyedia prakerja berpotensi meraup anggaran Rp 3,7 triliun dari anggaran sebanyak Rp 5,6 triliun yang dianggarkan. Sementara, kalkulasi BPK, vendor prakerja berpotensi meraup 1,12 triliun.

Baca juga :  FUIB Sulsel : Ada Operasi Senyap untuk Bungkam Kebangkitan Islam
Advertisement

“Kalau ini segini besar saya kira KPK harus konsen mengawasi ini, ini betul betul menjadi rawan. KSP mengumumkan delapan itu tidak pakai tender, kan tidak ada kaitannya dengan alat kesehatan, kenapa tanpa tender, menurut kita potensinya besar sekali terjadi pelanggaran di situ,” ujar Hinca.

Dari Fraksi PKS, Aboebakar Alhabsyi meminta KPK menggunakan kewenangannya mengawasi program ini agar anggaran Kartu Prakerja tak terbuang sia-sia. “Jangan sampai uang negara 5,6 triliun ini menguap tanpa arti yng hanya melahirkan para pengangguran baru setelah mengikuti pelatihan online,” ujar dia.

Sementara perwakilan dari Fraksi Nasdem Taufik Basari mengatakan, seharusnya KPK bisa melakukan kajian terkait potensi rawan korupsi, salah satunya di program Kartu Prakerja ini. Bila hasil kajian itu membuktikan kartu Prakerja rawan korupsi, maka KPK bisa mengeluarkan rekomendasi untuk dihentikan.

“Menurut saya KPK bisa merekomendasikan pada eksekutif khususnya pada presiden soal kebijakan yang sangat rawan meski abu abu itu sudah mengarah ke tindak pidana korupsi, rekomendasi hentikan. Sehingga kita tidak perlu polemik panjang lebar dan muncul pembelaan,” kata Taufik Basari.

sumber : republika

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com