Ekonomi

Pelaku Industri yang Enggan Ungkap Data ke BPS akan Dipidanakan

JAKARTA, EDUNEWS.ID– Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan data statistik terkait industri besar dan sedang saat ini cenderung tidak dapat dijadikan landasan atau patokan untuk memahami tren perkembangan kedua Industri tersebut.

Menurutnya, hal itu disebabkan perusahaan atau pelaku industri, yang menjadi responden Badan Pusat Statistik atau BPS, sering tidak memberi jawaban secara menyeluruh, lengkap dan tepat terkait indikator-indikator yang diajukan BPS untuk memahami perkembangan industri tersebut.

“Ada beberapa industri, bahkan banyak itu. [Tapi] yang memberi respons itu hanya dua atau tiga perusahaan. Itu kemudian buat kita tidak bisa menyimpulkan dengan baik pergerakan dari macam-macam perilaku industri di Indonesia,” kata Darmin saat menjadi pembicara kunci di acara Hari Statistik Nasional di Kantor BPS, Jakarta, Rabu 26 September 2018.

Akibat dari rendahnya ketaatan responden yang kurang kooperatif tersebut, Darmin menilai statistik dari industri yang bersangkutan kurang memiliki hasil yang tepat dan akurat atau kurang optimal. Padahal kinerja tim statistik secara keseluruhan sudah mendetail dan baik.

Maka, Darmin meminta kepada BPS untuk memberikan tindakan tegas kepada perusahaan atau industri yang tidak bekerja sama dengan baik sebagai responden. Langkah tersebut telah tercantum dalam Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik.

“Kami berharap [aturan] itu ditegakkan, kalau [pelaku industri] tidak menjawab. Setahu saya undang-undangnya itu mengatakan ada sanksi pidananya. Bukan cuma sanksi perdata, setahu saya,” kata mantan Gubernur Bank Indonesia itu.

VIVA

Facebook Comments

Edunews.

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 08114167811

Copyright © 2016-2018 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!