Nasional

Pemerintah Didesak Transparan Soal Penghapusan Perda

JAKARTA, EDUNEWS.id — Langkah pemerintah yang melakukan penghapusan sejumlah Peraturan Daerah (Perda) mulai menuai polemik dan kritikan dari berbagai pihak. Sebagian pihak menilai, langkah tersebut tidak transparan dan terkesan ditutup-tutupi terkait perda apa saja yang telah dibatalkan oleh pemerintah.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Almuzzammil Yusuf, mendesak Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk mengumumkan kepada masyarakat peraturan daerah (Perda) mana saja yang dibatalkan oleh Pemerintah.

“Pemerintah harus transparan karena Pemda, DPRD, dan masyarakat ingin mengetahui perda mana saja yang telah dibatalkan. Mereka juga ingin mengetahui argumentasi dan hasil kajian dari pembatalan 3.143 perda oleh Kemendagri,” kata Muzzammil, di Jakarta, Kamis (16/6/2016) kemarin

Baca juga :  Pelantikan DPRD Kota Bandung Berakhir Kericuhan Mahasiswa

Ketua Bidang Polhukam DPP PKS ini menjelaskan, pentingnya Pemda dan DPRD mengetahui perda yang dibatalkan karena dalam UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mereka hanya memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan keberatan kepada Pemerintah Pusat.

“Pada Pasal 251 ayat 7 dan 8 disebutkan jika Pemda menolak keputusan Perda yang dibatalkan oleh Pemerintah dengan alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Pemda dapat mengajukan keberatan kepada Presiden dan Menteri paling lambat 14 hari sejak keputusan perda itu diterima,” Jelas Muzzammil.

Selain itu kata Muzzammil, informasi perda mana saja yang dibatalkan perlu segera diketahui dan direspon segera oleh Pemda. Karena jika Perda yang dibatalkan tersebut tetap diberlakukan, maka menurut Pasal 252 akan diberikan sanksi penundaan evaluasi rancangan Perda dan sanksi administratif berupa tidak dibayarkan selama tiga bulan hak-hak keuangan bagi kepala daerah dan DPRD terkait.

Baca juga :  Fraksi Demokrat Kritik Kebijakan Penghapusan Perda

“Sanksi berat lainnya adalah penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH bagi Daerah bersangkutan. Jadi Pemda dan DPRD terkait sangat berkepentingan dan memiliki hak untuk mengetahui lebih awal perda yang dibatalkan.” ujarnya.

Menurut Muzzammil, seharusnya Pemerintah tidak boleh semena-mena dalam mencabut Perda. Karena dalam melihat kualitas Perda tidak boleh hanya menyalahkan Pemda dan DPRD. Tapi perlu juga mengevaluasi kerja Kemenkumham yang memiliki tugas pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi perancangan perda.

“Jadi perlu ada evaluasi ke dalam apakah semua Kementerian sudah bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing,” tegasnya.

[Rep]

Facebook Comments

Edunews.

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!