Ekonomi

Pemerintah Terkesan Pilih ‘Heard Imunity’ Lawan Covid, Wasekjen Demokrat : Sangat Bahaya

Irwan Fecho, Anggota Komisi V DPR RI yang juga Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat 2020-2025

JAKARTA, EDUNEWS.ID– Di tengah masih mewabahnya infeksi virus Corona (COVID-19), muncul istilah herd immunity yang katanya dapat membantu menekan penyebaran virus ini.

Herd immunity atau kekebalan kelompok adalah kondisi ketika sebagian besar orang dalam suatu kelompok telah memiliki kekebalan terhadap penyakit infeksi tertentu. Semakin banyak orang yang kebal terhadap suatu penyakit, semakin sulit bagi penyakit tersebut untuk menyebar karena tidak banyak orang yang dapat terinfeksi.

Istilah ini kemudian digaungkan oleh beberapa pihak termasuk dari pemerintah yang terkesan ingin meminta masyarakat berdamai dengan keadaan yang sekarang.

“Kasus aktif di Indonesia mulai 2 Maret 2020 grafiknya terus naik. Namun kita melihat kebijakan pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi terlihat awalnya bersemangat ingin melawan Covid 19 sekarang saat ini terlihat seolah-olah meminta masyarakat untuk berdamai,” papar Anggota Komisi V DPR RI, Irwan Fecho dalam diskusi online ‘Menyoal Efektifitas PSBB dan Penanganan Covid ala Pemerintah’ yang diselenggarakan oleh hmipedia.com bekerja sama dengan edunews.id, Sabtu (9/5/2020).

Baca juga :  Indonesia Protes Keras Resoluasi Parlemen Uni Eropa

Menurut Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat 2020-2025 ini, kelihatannya, pemerintah saat ini terlihat ada upaya lebih memilih heard immunity dalam melawan Covid 19.

“Ini tentu sangat berbahaya,” kata legislator senayan asal Kaltim ini.

Dirinya mengakui, dengan pembatasan seperti yang terjadi saat ini, termasuk pengetatan dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tentu berdampak melambatnya ekonomi nasional. Namun, yang mesti menjadi perhatian pemerintah adalah fokus pada penanganan covid-nya.

“Dengan melihat seperti adanya Perppu yang sangat luar biasa sampai tak bisa dipidana, ada alokasi dana sampai 400 triliun lebih, ada penghematan yang cukup besar, tetapi kita tidak melihat itu fokus pada penanganan covidnya,” kata Irwan.

Baca juga :  Lagi Anak Krakatau Erupsi, Warga Pulau Sebesi Dievakuasi

Dirinya mencontohkan misalnya, ada 5,6 triliun dialokasikan untuk kartu prakerja yang isinya cuma mendownlod konten yang sebenarnya disediakan secara gratis di platform lain seperti yotube.

“Misalnya ada konten mancing, ini kan tak perlu bayar bisa diakses. Jadi ini benar-benar pemerintah tidak fokus dan gagap. lebih memilih menyelamatkan ekonomi” katanya

Irwan membeberkan, karena ketidaktegasan pemerintah dan terus melakukan pelonggaran saat ini, berakibat fatal termasuk kelihatan aktifitas jalan kembali macet. di Ibukota.
“sekarang sudah macet, tol merayap,” bebernya.

Itu artinya lanjut Irwan, masyarakat kemudian terpengaruh dengan himbauan pemerintah yang mengajak untuk berdamai dengan virus ini.

“Termasuk himbauan pemerintah untuk merelaksasi PSBB ini. akhirnya kembali cukup lumayan peningkatan yang mengalami positif,” katanya.

Baca juga :  BATAN Berhasil Ciptakan Alat Pembunuh Virus Corona

Ia juga mengingatkan, memang kelihatannya secara nasional yang terinfeksi masih sedikit.

” Itu karena secara keseluruhan hasil rapid tes kita hanya 2 persen,” bebernya.

Ini juga disebabkan, karena selama ini pemerintah tidak melakukan pendataan secara real di lapangan misalnya berapa jumlah korban yang meninggal dikuburkan dengan protap Covid 19.

“Kelihatan flat karena kita tidak melakukan pendataan di tiap-tiap pemakaman yang menggunakan protap corona. kalau itu didata saya yakin cukup besar,” imbuh Ketua Umum Cakra AHY ini.

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com