News

Pemko Medan Didesak Tutup d’Blues Karaoke

 

 

MEDAN, EDUNEWS.ID – Karaoke d’ Blues yang bertempat di Komplek Plaza Millenium Jalan Kapten Muslim, Medan diduga kuat di ‘back up’ oleh oknum TNI serta dipersenjatai dengan senjata api.

Oknum tersebut belakangan diketahui bernama M Siahaan yang diduga personel dari kesatuan Detasemen Intelijen Kodam I Bukit Barisan, yang secara hukum melanggar aturan karena TNI tidak dibenarkan untuk ‘memback up’ atau melindungi tempat hiburan malam yang diduga sebagai tempat penjualan narkotika jenis ekstasi dan H5.

Hal ini diketahui setelah M Siahaan melepaskan tembakan ke udara dan menodongkan senjata api ke seluruh pengunjung tempat hiburan tersebut. Itu dilakukan terkait pelecehan terhadap beberapa orang wanita yang dilakukan oleh M Siahaan dan temannya yang mengaku bernama Jhon Kennedy karena dianggap WTS.

Baca juga :  Iis Dahlia Akui Suaminya Juga Angkut Harley Bermasalah di Garuda

“Mereka (Jhon Kennedy dan M Siahaan) mengatakan kalau kami bisa ‘dipakai’ berapapun uang yang diminta akan dikasi, mau minta berapa 3,4 atau 5 juta pun ku bayar,” terang korban Pelecehan yang enggan disebutkan namanya menirukan ucapan Jhon Kennedy, pada Rabu (15/11/2017).

“Maaf Bang kami bukan pelacur, jadi jangan lecehkan kami dan akibat perbuatan tersebut kami merasa keberatan,” lanjutnya.

Menyaksikan kejadian tersebut, Ridho Damanik SH Selalu Ketua Gerakan Mahasiswa Hukum Indonesia (GERMAHI) angkat bicara.

“Seharusnya Dinas Pariwisata Ko Medan menutup izin operasional d’ Blues Karaoke dan SPA. Sebab, ternyata lokasi tersebut justru dialih fungsikan sebagai tempat ‘happy’ (dugem) dan merupakan lokasi untuk menggunakan narkoba jenis ekstasi dan happy five (H5) dan jam operasionalnya sampai dengan 24 jam. Yang artinya ini bertentangan dengan peraturan daerah,” kata Ridho.

Baca juga :  Eiitss...Panitia PPDB jangan Coba-coba Terima Suap

Hal ini dibuktikan bahwa beberapa waktu yang lalu aparat kepolisian telah menemukan sekitar 140 butir pil ekstasi dari lokasi tersebut. Namun yang bersangkutan tidak diproses hukum.

“Kami menduga ada semacam koordinasi illegal antara pengusaha dengan aparat penegak hukum,” tutupnya.

WAN

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com