Nasional

Pemprov DKI Tak Cabut Izin 4 Pulau Reklamasi, Ini Alasanya

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan alasan mengapa pihaknya tidak mencabut izin empat pulau reklamasi yakni pulau C, D, G, dan N.

Menurutnya keempat pulau tersebut dibangun sesuai dengan aturan oleh para pengembang seperti adanya amdal (analisis mengenai dampak lingkungan) hingga data sumber-sumber untuk pembangunan.

“Yang 4 (pulau) sudah jadi ini barangnya kita enggak mau bongkar. Nah di sini kewajiban-kewajiban mereka juga jalankan. Bahkan kenapa suka tidak suka soal segel amdal nyatanya sudah ada dokumen-dokumen itu. Yang pantai maju (D) sudah beres, pulau G masih ada yang harus dibereskan,” kata Anies dalam video Anies vs Reklamasi di akun Youtube Panji Pragiwaksono, yang tayang Senin (1/7/2019).

Baca juga :  Ditanya Soal Penataan Tanah Abang, Begini Jawaban Anies yang Bikin Garuk Kepala

Sedangkan pengembang 13 pulau lainnya tak bisa menunjukan kewajiban yang harus dilaksanakan tersebut.

Anies mengetahui hal ini ketika membentuk Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Dia menetapkan pergub mengenai pembentukan badan tersebut pada Senin (4/6/2018) dan diundangkan pada Kamis (7/6/2018).

Badan itu menurutnya dibentuk tidak hanya untuk mengelola pulau reklamasi yang sudah ada namun juga untuk mencabut izin 13 pulau lainnya.

Badan tersebut sebenarnya sudah ada pada tahun 2009, tetapi dibubarkan oleh gubernur pada masa itu. Lalu kemudian dibentuk kembali oleh Anies 9 tahun kemudian.

“Saya bentuk lagi badan itu lalu karena namanya pelaksana reklamasi ramai kan (orang bilang) Anies nerusin reklamasi tapi waktu itu saya enggak bisa jelasin semua strateginya. Saya hanya bilang ini yang mengkritik saya mengkritik imajinasinya sendiri,” paparnya.

Baca juga :  Diskotek MG Beroperasi Tanpa Izin Sejak 2015

Badan ini pun bertugas memanggil dan mengaudit semua pengembang. Ketika diudit, ke-13 pengembang diketahui tak melaksanakan kewajibannya.

“Macam-macam itu diaudit dilaksanakan tidak ? Ternyata tidak pernah, karena tidak dilaksanakan maka izinnya dicabut. Nah kalau saya jelasin dulu sebelumnya maka pada enggak dateng. Jadi ketika semua datang ya sudah saya bilang dicabut,” tutur Anies.

“Ketika dicabut mereka enggak bisa marah ke kita karena enggak ngikutin kewajiban. Itulah celahnya kita enggak ada tuntutan dan kalau ditanya itu bukan salah kami loh. Kami dulu memberikan izin, anda enggak jalanin ya sudah kita cabut beres,” ucapnya.

Pemprov DKI diketahui telah menerbitkan IMB untuk bangunan-bangunan yang telah didirikan di pulau hasil reklamasi di pesisir utara Jakarta.

Baca juga :  Pemprov DKI Sterilisasi Trotoar Tanah Abang dari PKL

Pemprov DKI menggunakan Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota (PRK) Pulau Reklamasi yang dikeluarkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai dasar penerbitan IMB itu.

Pemprov DKI juga menugaskan BUMD PT Jakarta Propertindo untuk mengelola daratan hasil reklamasi yang diperuntukkan bagi publik.

kmp

Facebook Comments

Edunews.

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!