Nasional

Penarikan Retribusi Parkir di Mamuju Rawan Pungli

MAMUJU, EDUNEWS.ID-  Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Sulawesi Barat menunjukkan pengelolaan penarikan retribusi parkir di Mamuju dinilai belum maksimal dan rawan praktek pungutan liar.

Sejauh ini sektor penarikan retribusi parkir merupakan ladang empuk praktik pungutan liar. Hal itu tidak terlepas dari perilaku oknum petugas yang tidak profesional.

“Data temuan kami, di sejumlah titik salah satunya kawasan Anjungan pantai manakarra, petugas parkirnya kadang kami temukan tidak menggunakan seragam resmi, dan kami juga temukan adanya karcis yang diduga hasil salinan, ada juga petugas yang menggunakan seragam resmi tapi sering tidak menyerahkan karcis jika tidak diminta oleh pengendara. Kami berharap dalam proses perekrutan petugas penarik retribusi parkir, pihak Dishub harus selektif untuk menghindari adanya petugas parkir yang tidak amanah,” terang Nirwana Natsir, Asisten Ombudsman Sulbar, dikutip dari ombudsman, Jumat (28/1/2017).

Baca juga :  Aturan Baru BPJS Kesehatan Rugikan Para Dokter

Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Sulbar, Lukman Umar, mengatakan guna meminimalisir persoalan pungli retribusi parkir yang masih marak, pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju, termasuk Dishub dilima kabupaten lainnya diminta memanfaatkan momen Pembentukan Tim Saber Pungli sebagai upaya perbaikan pengelolaan penarikan retribusi parkir, guna menghindari kebocoran anggaran yang harusnya bisa digunakan untuk pembangunan daerah.

Advertisement

“Kita berharap peran media massa dan masyarakat ikut bersama-sama memberantas praktek seperti ini. Kuncinya jangan pernah memberi imbalan jika petugasnya tidak memberi karcis dan tidak memakai seragam resmi. Tanpa dukungan semua pihak praktik pungli seperti ini akan sulit diberantas. Untuk menyelesaikan persoalan ini, dalam waktu dekat kami akan melakukan pemanggilan Kepala SKPD terkait, agar melakukan penertiban. Intinya saya minta kepada Kepala SKPD jangan paksa kami melakukan Operasi Tangkap Tangan sebab kewenangan itu bisa kami lakukan melalui Tim Saber Pungli, jika proses pembinaan tidak di indahkan,” tegas Lukman Umar.

OMBUDSMAN

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com