Hukum

Pernyataan Kajagung Soal ‘Jaksa Bodoh’, Begini Tanggapan Djusman AR

Burhanuddin dan Djusman AR

MAKASSAR, EDUNEWS.ID-Jaksa Agung Republik Indonesia Burhanuddin mengingatkan, jajaran Korps Adiyaksa di seluruh Indonesia untuk menangani perkara tindak pidana korupsi di daerah. Sebab, menurut Jaksa Agung, tidak ada daerah yang tidak ada kasus korupsinya. Menurut Burhanuddin, jaksa menjadi bodoh apabila tidak menemukan perkara tipikor, sementara instansi penegak hukum lainnya mampu mengungkapkan kasus korupsi di daerah.

“Saya sering katakan tidak ada daerah yang tidak ada kasus korupsinya. Kalau ada institusi penegak hukum lain melakukan penyidikan kasus korupsi, jaksanya tidak menemukan perkara tipikor maka itu bodoh. Itu yang kami tindak,” kata Burhanuddin saat menanggapi pertanyaan anggota Komisi III DPR RI dalam rapat kerja di Senayan Jakarta, Selasa 26 Janurai 2021 lalu.

Menanggapi hal tersebut pegiat anti korupsi, Djusman AR mengatakan, terkait pernyataan Kajagung bahwa Jaksa bodoh jika tidak bisa mengungkap kasus korupsi itu bukan cercaan terhadap bawahannya, tetapi lebih bersifat instruksi atau warning untuk berkinerja lebih baik, komitmen dan berintegritas sesuai undang-undangnya yakni Undang-undang Nomor 16/2004 tentang kejaksaan.

Baca juga :  Mahar Politik Penyebab Kepala Daerah Korupsi

“Pernyataan tersebut bagi kami penggiat Antikorupsi patutlah diapreseasi apalagi disampaikan dalam raker DPRRI,” kata Djusman di Makassar, Senin (8/2/2021).

Koordinator FoKaL NGO Sulawesi ini mengungkapkan, bagaimana kemudian publik khususnya NGO memberikan apresiasi atas kebijakannya mempertegas pembubaran Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang dinilai keberadaan TP4D justeru banyak celah potensi terjadinya tindak korupsi.

“Masih hangat kebijakan Pak Kajagung ST burhanuddin atas sikapnya mempertegas pembubaran TP4D. Kebijakan tersebut mendapat respon publik khususnya dari NGO anti korupsi mengingat keberadaan TP4D itu justeru malah bermakna lain dalam arti bukan lagi bertindak pencegahan tapi malah ditemukan terlibat main proyek (nitip2 pemenang proyek),” beber Djusman.

Baca juga :  KPK 'Lirik' Penggunaan Anggaran Infrastruktur Jokowi

Keberadaan TP4D, tutur Djusman, pada realitasnya di lapangan juga malah menjadi pelindung oknum-oknum terduga korupsi.

“Contoh kecil di Sulsel ini justeru banyak praktek korupsi yang terjadi di saat adanya TP4D, baik yang ditangani kejaksaan sendiri maupun kepolisian bahkan ada juga di KPK,” beber Djusman.

Kata Djusman, makanya wajarlah jika KPK pun sepakat dengan pembubaran tersebut. Kebijakan kejaksaan seblumnya dimana dikenal dgn instrumen 5-3-1.

“Artinya penanganan perkara korupsi minimal 5 di tingkat Kejati, 3 Kejari dan 1 Cabjari,” kata Djusman.

Intinya bagi penggiat antikorupsi, lanjut Djusman, kejaksaan selaku penyidik dan penuntut wajib menjadi penegak hukum yang beritegritas dan terpercaya.

“bukan hanya diinternalnya tapi juga dimata publik agar dapat mendorong lahirnya optimisme peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi,” urai Djusman.

Selain itu, Jaksa wajib jujur, berani dan tegas dalam menegakkan hukum apalagi dalam perkara pidsus atau korupsi.

Baca juga :  E-KTP dan Kondensat Mangkrak, KMBK: Tangkap Setnov, Priyono dan Honggo!

“Dan yang paling terpenting pula senantiasa memperhatikan hak berperanserta masyarakat sebagaimana diatur dlm pasal 41 UU No 31/99 beserta perubahannya UU No 20/01 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” tegas Djusman.

Djusman yang dikenal cukup lama bersinergi dengan kejaksaan dalam hal pelaporan dugaan korupsi bahkan pernah mendapat penghargaan tahun 2007 dan 2017 bersama Abraham Samad/Ketua KPK-RI 2011-2015.

Sehingga, Djusman cukup mengenal kinerja kejaksaan dalam menangani perkara korupsi. Banyak kasus korupsi yang pernah ia laporkan ke kejaksaan tinggi Sulselbar.

Paling menohok adalah kasus bank sulselbar pasang kayu mamuju, PT Pares Bandar Madani Pare-pare dan beberapa kasus korupsi yang tersebar di kabupaten/kota di Sulselbar, begitupula berkaitan kasus perilaku jaksa nakal yang menyimpan dari tugas dan kewenangannya. misalnya yang pernah terjadi di kejari Soppeng, Takalar dan Kejati Sulselbar.

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com