Politik

Fadli Zon Ingatkan Pemerintah Serius Mengevaluasi Proyek Infrastruktur

 

 

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengingatkan pemerintah agar serius dalam mengevaluasi proyek infrastruktur yang belakangan ini sarat dengan kecelakaan kerja. Menurutnya, rentetan kecelakaan itu bisa membuat masyarakat tak percaya pada infrastruktur yang dihasilkan.

Fadli mengatakan, rentetan kecelakaan dalam pembangunan proyek infrastruktur jelas mengundang keprihatinan. Terlebih, peristiwanya beruntun dalam lima bulan terakhir ini.

“Kita kini patut bertanya, jika untuk keselamatan pekerja saja kontraktor tak bisa menerapkan zero accident, bahkan sudah berkali-kali terbukti terjadi kecelakaan, maka bagaimana kita bisa percaya jika infrastruktur yang sedang dibangun itu nantinya benar-benar aman saat telah digunakan?” ujarnya, Rabu (21/2/2018).

Fadli mengaku telah mendengar keputusan pemerintah menghentikan sementara seluruh proyek infrastruktur yang elevated demi proses audit keselamatan dan konstruksi. Wakil ketua DPR yang membidangi politik dan keamanan itu menilai keputusan pemerintah sudah tepat.

Baca juga :  Begini Nasehat TKN untuk Amien Rais

Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, pemerintah sebaiknya tak usah mengebut proyek infrastruktur hanya demi pencitraan. Sebab, aspek perencanaan dan keselamatan harus benar-benar diperhatikan.

“Cukup proyek kereta bandara saja yang dipaksakan selesai dan kemudian terbukti bermasalah hingga memakan korban. Jangan sampai hanya demi mengejar kebutuhan pencitraan, semua proyek infrastruktur jadi dipaksakan penyelesaiannya,” tegasnya.

Lebih lanjut Fadli mengatakan, pemerintahan Presiden Joko Widodo memang butuh etalase politik untuk menghadapi Pemilu 2019. Namun, sambungnya, berbagai proyek infrastruktur bisa berbalik bisa jadi etalase buruk atas kinerja pemerintah selama ini.

Selain itu, Fadli menduga ada pihak yang hendak menyandang gelar Bapak Pembangunan seperti halnya Presiden Soeharto. Sayangnya, upaya itu tak realistis.

Baca juga :  Hilangnya Dokumen TPF Kasus Munir Bukti Pemerintah Jokowi Lalai

“Saya kira siapa pun presiden yang terpilih sesudah Reformasi harus bisa berpikir realistis. Gelar Bapak Pembangunan itu sudah menjadi milik Pak Harto, tak mungkin direbut oleh orang lain, kecuali jika ingin berkuasa enam periode,” tegasnya.

Edunews.

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!