Nasional

Gerakan 2019 Ganti Presiden Hak Warga Negara

 

 

KUDUS, EDUNEWS.ID – Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon menganggap tanda pagar atau hastag #2019GantiPresiden merupakan hak setiap warga negara. Karena itu pemerintah tidak bisa melarang atau menghambat gerakan tersebut.

“Sangat konstitusional dan tidak ada masalah karena dilindungi Undang-Undang, terutama pada pasal 28,” ujar Fadli Zon ditemui usai menghadiri rapat akbar pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Sri Hartini-Setia Budi Wibowo di Lapangan Honggosoco, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Ahad (6/5/2018).

Terkait informasi untuk meminta penghapusan hastag #2019GantiPresiden, kata dia, tidak benar karena hal itu merupakan hak warga negara dan tidak ada kekuatan yang boleh melarang karena tidak melanggar konstitusi.

Baca juga :  Wajar Jika Petani Menolak Masuknya Beras Impor

“Kalaupun ada upaya menghapusnya, dia menduga karena kekhawatiran dari lingkaran kekuasaan,” ucap Wakil Ketua DPR RI itu seperti dilansir dari Antara.

Facebook Comments

Edunews.

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!