Politik

‘JK Bukan Pemegang Kekuasaan, Masih Bisa Maju Lagi’

 

 

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun mengatakan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) bukan orang yang memegang kekuasaan. Oleh karena itu, masa jabatannya tidak bisa disamakan dengan Presiden yang hanya boleh menjabat selama selama dua periode.

“Kalau Mahkamah Konstitusi (MK) kemudian mengambil tafsir ini yang menurut saya logis dan rasional maka sesungguhnya dengan sendirinya wakil presiden tidak perlu dibatasi,” kata Refly di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (26/7/2018).

Refli awalnya tidak begitu tertarik dengan isu uji materi UU no 7 Tahun 2017 tentang pemilu ini. Namun ketika kemudian JK maju sebagai pihak terkait dalam uji materi ini, Refli mulai tertarik.

Baca juga :  Nasdem Percaya Golkar Tidak Main Dua Kaki di Pilpres

“Begitu pihak JK masuk dengan teori pemegang kekuasaan, sebagai orang hukum tatanegara saya tertarik, the leaving konstitusion, tafsir atas konstitusi itu hidup,” ujarnya.

Dalam kasus ini, Refly mengaku hanya akan membahasnya dalam konteks konstitusional, yakni dari sisi historis dan sisi kontekstual. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, telah ditentukan masa jabatan pemegang kekuasaan hanya dua periode, baik berturut-turut atau tidak.

Menurut Refli, maksud dari pembatasan itu sendiri karema ada rasa yang dialami oleh masyarakat Indonesia. Yakni trauma orde lama dan orde baru ketika Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto memegang kekuasaan secara otoriter, sehingga perlu dibuatkan pembatasan dua periode, tersebut. “Siapa yang perlu dibatasi? Yaitu pemegang kekuasaan, buat apa kita membatasi seseorang yang tidak memegang kekuasaan,” ujar dia.

Baca juga :  JK Minta Aparat Utamakan Keselamatan Rakyat Papua

Refly melanjutkan, Konstitusi Indonesia pemegang kekuasaan adalah Presiden. Presiden pun yang menjalankan hak kewenangannya, hanya aja dia memiliki pembantu, yakni wakil presiden dan menteri-menterinya.

Wakil presiden, kata dia, merupakan pembantu khusus yang baru bisa memutuskan ketika Presiden berhalangan. Maka cara memberhentikan wakil presiden pun tidak sama dengan cara Presiden memberhentikan menterinya.

“Wakil presiden ini tidak memegang kekuasaan, menteri juga tidak memegang kekuasaan, Presiden lah yang memegang kekuasaan, jadi kalau kita kaitkan ini dengan pasal 7, apakah wapres bisa dipilih kembali, yes,” papar dia.

Lalu bagaimana dengan Presiden, menurut Refly, jabatan presiden tetap harus dibatasi dua periode. Namun karena wakil bukan pemegang kekuasaan, maka tidak dibatasi. “Dalam konteks hari misal, keinginan pak JK untuk jadi wapres Jokowi lagi, ya itu tergantung pak Jokowi kalau mau ambil bisa terus kalau tidak ya tidak,” ujarnya.

Baca juga :  Danny Pomanto Hadiri Perayaan Natal Pemuda Pancasila Sulsel

Saat ditanyakan apakah artinya pasal ini juga membuka peluang bagi Presiden RI periode sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono untuk maju kembali menjadi cawapres. Refly membenarkan, tapi sambungnya apakah mau SBY maju menjadi cawapres.

“Itu wilayah abu-abu ya apakah seorang presiden yang sudah dua periode bisa menjadi wapres, kalau kita bicara seperti itu tidak ada batasan ya tapi apa SBY mau jadi wapres?” ujar seraya menyunggingkan senyum.

Edunews.

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!