Politik

Ketum Partai Demokrat AHY Desak Moeldoko Minta Maaf ke Jokowi

AHY
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

EDUNEWS.ID – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan tidak akan meminta kepada Jokowi dan Pemerintah seperti yang diminta oleh relawan Jokowi. AHY justru mendesak kubu Moeldoko yang meminta maaf karena dianggap telah membuat onar.

Relawan Jokowi Mania (JoMan) dan Partai Demokrat kubu Moeldoko melontarkana desakan agar Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY meminta maaf ke Presiden Jokowi karena dinilai telah menuduh Pemerintah terkait kisruh di partai tersebut.

Namun AHY menilai pihaknya tak perlu meminta maaf usai pemerintah menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat Kubu Moeldoko.

“Yang kami lakukan adalah melakukan klarifikasi ke pemerintah sehingga tak perlu meminta maaf,” kata AHY ditemui wartawan di Umbul Sidomukti, Bandungan, Kabupaten Semarang, Minggu (4/4/2021).

AHY mengungkapkan, Partai Demokrat tidak pernah menuduh pemerintah dalam kisruh partainya. Sebaliknya, pihaknya sejak awal menyurati Presiden Jokowi agar tidak terkena fitnah.

“Sejak awal tak ada secara resmi kami menuduh pemimpin atau pemerintah. Kami justru berkirim surat ke Presiden Jokowi agar tak terkena fitnah terkait KLB,” ujarnya.

AHY juga mengaku menjadi pihak yang pertama kali mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi usai pemerintah menolak hasil KLB Partai Demokrat kubu Moeldoko. Keputusan pemerintah itu dinilainya sudah tepat.

“Saya tanggal 31 Maret kemarin setelah mendengar penjelasan Kemenkumham terkait KLB, langsung berkirim pesan ke Presiden mengucapkan terima kasih. Keputusan tersebut merupakan kabar baik bagi demokrasi di Indonesia,” tuturnya.

AHY pun menilai, permintaan maaf kepada pemerintah semestinya dilakukan oleh pihak-pihak yang menggelar KLB Partai Demokrat di Deli Serdang. Sebab, mereka dinilai telah membuat keonaran dan mempertontonkan politik yang buruk.

“Yang seharusnya minta maaf itu pihak KLB karena membuat keonaran dan mempertontonkan politik yang tidak pantas,” ungkap AHY.

Dalam kesempatan itu AHY juga mengaku tak gentar terhadap Kubu KLB Moeldoko yang akan menggugat AD/ART Partai Demokrat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Kami tidak gentar terhadap semua yang mereka perkarakan usai hasil Kemkumham (KLB Demokrat Deli Serdang ditolak pemerintah) termasuk gugatan yang akan dilayangkan ke PTUN,” terang AHY.

AHY menilai banyak kejanggalan yang digunakan kubu KLB dalam menggugat AD/ART Partai Demokrat. Di antaranya mengatakan AD/ART Partai Demokrat tidak sah.

“Kok bisa mereka gunakan referensi AD/ART tahun 2005. Itu sangat ahistoris. Mereka mengatakan AD/ART tahun 2020 tidak sah dan AHY sebagai ketua tidak sah. Padahal kongres ke-5 berdasar AD/ART 2020, merupakan produk hasil kongres. Itu berlaku sebelumnya, dan yang menandatangani mereka-mereka juga,” paparnya.

AHY juga mengatakan sejak awal kubu KLB selalu menggunakan narasi yang dinilainya keliru. Di antaranya Partai Demokrat tak punya masa depan sehingga harus diganti kepengurusannya.

“Sangat tidak relevan karena sejak awal mereka mengganti narasi seenaknya saja. Mereka bilang Partai Demokrat bobrok dan tak punya masa depan sehingga harus diambil. Padahal saat ini kami menilai kondisi kami membaik,” jelasnya.

dtk

To Top
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com