Politik

Konflik Hanura, KPU Disebut Berpatokan pada Kemenkumham

 

 

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Mantan Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay, mengingatkan, Partai Hanura bisa tidak ikut pemilu jika tak segera menyelesaikan konflik yang ada di internal partai. Menurut Hadar, partai politik peserta pemilu harus bisa menentukan ketua umumnya.

“Kalau parpol itu tidak bisa menyesuaikan, tidak bisa menentukan siapa ketumnya, siapa sekjennya, ya mereka akan punya risiko tidak akan bisa lolos di dalam verifikasi faktual,” ujar Hadar di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (20/1/2018).

Advertisement

Partai besutan Wiranto itu belakangan ini terpecah menjadi dua kubu, yakni kubu Oesman Sapta Odang atau OSO dan kubu Sarifuddin Sudding. Kubu OSO mengklaim sebagai pengurus partai yang sah karena memiliki SK dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Sementara itu, Hanura kubu Sudding menyebut kepengurusan dari hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), pada Kamis, 18 Januari 2018, telah direstui Ketua Dewan Pembina Wiranto.

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com