Politik

KPU : Wacana Pilkada Lewat DPRD harus Dihentikan

 

 

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman berpendapat, wacana Pilkada melalui DPRD tidak perlu digulirkan lagi. Alasannya, penyelenggara pemilu baik itu KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kewenangannya telah diperkuat. Kuatnya kewenangan penyelenggara pemilihan diharapkan bisa menekan dan mengikis mudharat yang terjadi dalam Pilkada langsung.

“Saya kira Pilkada melalui DPRD tidak perlu digulirkan. Bahkan saya lihat tren dari 2014-2018, rasanya semangat untuk mengembalikan pilkada ke DPRD semakin mengecil, bahkan tidak ada,” kata Arief dalam diskusi bertajuk, “Ancaman Daulat Rakyat : Pemilih Kepala Daerah Melalui DPRD?” di Jakarta, Kamis (19/4/2018).

Arief menambahkan, kekhawatiran bahwa Pilkada langsung menyedot biaya politik yang tinggi, bukan berarti tidak ada solusinya. Justru dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pilkada, sudah ada klausul untuk menekan biaya politik.

Baca juga :  Sengketa di MK Usai, Persaingan Politik Dalam Negeri Selesai

Arief menyebut ketentuan tentang beban biaya kampanye sebagian ditanggung penyelenggara, adalah cara untuk menekan mahalnya biaya politik di ajang Pikada. Jadi sudah ada ikhtiar untuk menekan agar Pilkada langsung itu lebih murah, efektif dan efesien.

“Tahapan-tahapan Pilkada pun sekarang lebih transparan. Publik nisa mengakses proses perencanaan anggaran dari tahap awal sampai akhir, tanpa ditutupi. Begitu juga, pada tahap pemutakhiran data pemilih,” katanya.

Sementara mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, yang menjadi keynote speaker berpendapat, pemilihan kepala daerah secara langsung yang sekarang diterapkan, memang perlu dikaji ulang. Faktanya, dalam praktiknya banyak mudharat yang terjadi.

Perlu dicari jalan tengah. Agar kemudian demokrasi yang sedang berjalan tak dianggap mundur. Menurut Mahfud mencuatnya kembali wacana mengembalikan Pilkada ke tangan DPRD memang wajar. Sebab masih banyak kelemahan dalam pemilihan kepala daerah secara langsung.

Baca juga :  Waketum Gerindra: Demokrat Sebaiknya Keluar Saja dari Koalisi Adil Makmur

Pasti akan ada pro kontra. Karena itu, menurut Mahfud, perlu dicarikan jalan tengahnya. Perlu dipikirkan bagaimana nanti mengikis habis mudharat yang muncul dari pelaksanaan Pilkada secara langsung. “Kalau dianggap Pilkada langsung itu suatu prestasi kebanggaan demokrasi, bagaimana mengurangi mudarat-mudarat itu,” katanya.

Yang pasti, lanjut Mahfud, wacana Pikada kembali ke DPRD bukan sekarang saja muncul. Dulu pun jadi polemik. Bahkan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), UU Pilkada mengatur tentang pemilihan lewat DPRD.

Tapi, ketentuan itu akhirnya batal digunakan, ketika SBY kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang menganulir klausul Pilkada lewat DPRD. Perppu itu yang menjadi jalan dikembalikannya Pilkada secara langsung.

Belum Berdaulat

Dalam forum yang sama, mantan Komisioner Bawaslu, Wahidah Suaib, menilai rakyat Indonesia belum berdaulat dalam pelaksanaan pemilihan umum (pemilu). Padahal pemilu sendiri adalah perwujudan kedaulatan rakyat. Menurut Wahidah, dari empat undang-undang (UU) pemilu yang ada, sangat sedikit yang berbicara tentang hak rakyat.

Baca juga :  Pilwalkot Makassar hanya Satu Calon, Partai Berkarya Lebih Pilih Kolom Kosong

“Dulu, memang ada UU yang mengatur tentang partisipasi rakyat tetapi sekarang sudah tidak ada,” kata Wahidah saat ditemui di acara diskusi Gerakan Bersama Rakyat (Geber) untuk Pemilu Berintegritas dengan tema ‘Mengembalikan Kedaulatan Rakyat Dalam Pemilu’ di Jakarta, Kamis (19/4/2018).

Dijelaskannya, dalam UU tentang pemilihan legislatif, pemilihan presiden, pemilihan bupati dan wakil bupati, hanya tercantum bahwa masyarakat ‘dapat’ berpartisipasi. “Sekarang kalau dilihat apakah kata-kata ‘dapat’ itu sudah tepat? Padahal esensi dari pemilihan itu, dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat,” kata Wahidah.

Facebook Comments

Edunews.

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!