Politik

Kuasa Hukum NasDem Makassar Sebut Walikota Makassar Anti Kritik

MAKASSAR, EDUNEWS.ID- Polemik yang terjadi antara Legislator NasDem kota Makassar, Supratman dan Walikota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto terkait sumber anggaran ‘pete-pete smart’ terus bergulir.

Danny Pomanto, sapaan akrab Moh Ramdhan Pomanto melalui kuasa hukumnya menyatakan akan membawa kasus tersebut ke ranah hukum.

Menanggapi hal tersebut, tim Hukum DPD Partai NasDem Makassar Mukhtar Juma meminta penasehat hukum Pemkot Makassar harusnya membaca dan memahami UU Nomor 17 Tahun 2014 dan UU Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur tentang hak, fungsi dan kewenangan anggota DPR/DPRD.

“Kritik yang dilayangkan oleh anggota DPRD Makassar dari Fraksi NasDem kepada Wali Kota Danny Pomanto adalah kontrol terhadap jalannya pemerintahan dan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran. Bukannya ditanggapi secara positif, alih-alih pakai penasehat hukum untuk mengancam. Ini pemerintahan yang anti kritik,” urai Mukhtar Juma, salah seorang anggota Tim Hukum Partai NasDem Makassar, dalam keterangannya, Kamis (11/5/2017).

Baca juga :  Danny Pomanto Dinobatkan sebagai Tokoh Nasional Berdedikasi untuk Dunia Kesehatan

Mukhtar Juma merunut, pada tahun 2016 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah melalui proses pembahasan antara DPRD dan Pemkot Makassar melalui Dinas Perhubungan telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1,26 miliar untuk pengadaan 5 unit Pete-pete Smart percontohan.

Kemudian pada tahun 2017, DPRD bersama dengan Pemkot Makassar melalui pembahasan yang panjang bersepakat untuk menyetujui usulan anggaran pengadaam 10 unit mobil percontohan Pete-pete Smart ala Danny Pomanto dengan total anggaran Rp2,969 miliar.

“Tapi kini, setelah Pete-pete Smart dikritik karena faktanya memang digunakan untuk kepentingan pribadi Wali Kota Danny Pomanto, yakni digunakan mendaftar sebagai bakal calon wali kota di sejumlah partai politik, semuanya bereaksi. Padahal, legislator Supratman hanya menjalankan fungsi pengawasannya,” urai Zul Fahmi.

Baca juga :  Miliki 100 Inovasi, Kota Makassar Raih Penghargaan Innovative Goverment Award 2017

Di sisi lain, Mukhtar Juma merasa heran kalau pembuatan Pete-pete Smart harus menggunakan dana pribadi dari Wali Kota Danny Pomanto, sedangkan program tersebut telah masuk dalam APBD.

“Heran saja, saat dikritik reaksinya berbeda. Selain itu, posisi Danny Pomanto saat mendaftar sebagai calon wali kota juga patut dikritik, karena mengikutsertakan mobil dengan logo Pemkot Makassar. Ini kan kepentingan pribadi. Belum lagi biaya yang dikeluarkan saat launching bulan Desember 2016, siapa yang bisa menjamin bahwa dana yang digunakan pada saat louncing Pete Pete Smart adalah bukan dana APBD,” tegasnya.

Di sisi lain, Mukhtar Juma secara tegas menyatakan, ancaman penasehat hukum Pemkot Makassar dan Wali Kota Danny Pomanto secara khusus kepada Supratman sangat tidak beralasan.

“Pernyataan Pak Supratman sah sah saja sebagai anggota DPRD, jadi tidak perlu minta maaf apalagi menyesal karena pernyataan tersebut adalah bagian dari pengawasan DPRD dan itu dilindungi Undang Undang,” bebernya.

Baca juga :  Kasus Pilwalkot Makassar Bisa Kacaukan Pilkada di Indonesia

Lebih lanjut mukhtar juma (MJ) mengatakan bahwa dengan reaksi berlebihan yang disampaikan Walikota Makasaar melalui Kuasa Hukumnya atas pernyataan Supratman terkait Pete Pete Smart ini bisa menjadi pintu masuk bagi penegak hukum untuk memastikan apakah benar Pete Pete Smart tersebut dibiayai pribadi Danny atau lewat APBD.

“Kami meminta pihak berwenang untuk bisa mengusut penggunaan anggaran pengadaan Pete-pete Smart ini, yang diklaim sebagai program cerdas dari Pak Wali Kota Danny Pomanto. Karena dua kali dianggarkan, dananya cukup signifikan. Belakangan ini semua berkelit bahwa menggunakan dana pribadi, ini ada apa?,” tegas muktar djuma.

RLS | EDUNEWS

Edunews.

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!