Politik

Menaker Janji akan Sampaikan ke Presiden Tuntutan Buruh

 

 

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Hari ini, Selasa (1/5/2018) merupakan hari yang tersibuk buat Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri. Pasalnya tepat hari ini adalah perayaan hari buruh internasional atau biasa disebut May Day.

Menaker dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko didampingi Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Eko Sulistyo, sibuk menerima perwakilan buruh dari berbagai elemen dan organisasi buruh dan pekerja yang merayakan Hari Buruh atau May Day di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan Republik Indonesia.

Berbagai organisasi dan kelompok pekerja hari ini merayakan Hari Buruh di sekitar Lapangan Monumen Nasional dan jalan-jalan seputar Istana Kepresidenan.

Di antaranya Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia (GSPMI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Federasi Serikat Pekerja Aneka Sektor Indonesia (FSPASI), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK), pegawai PT Pos Indonesia, komunitas pekerja transportasi daring, organisasi pekerja media, dan masih banyak lagi. Puluhan ribu buruh tumpah di kawasan tersebut.

Baca juga :  UMP DKI Hanya Naik 8,25 persen, Buruh Kecam Keputusan Ahok

Pada pertemuan pertama pagi hari tadi, di hadapan Menteri Hanif dan Eko Sulistyo yang menerima mereka, perwakilan para buruh yang dipimpin Ketua Umum Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia Rieke Dyah Pitaloka membacakan lima maklumat pekerja untuk disampaikan kepada Presiden Jokowi.

Pertama, mendesak terbentuknya badan riset nasional tentang cetak biru industri di Indonesia. Kedua, mewujudkan upah yang layak dan perlindungan terhadap tenaga kerja. Ketiga, meminta Menaker lebih ketat dalam membuat aturan tentang tenaga kerja asing. Keempat, menurunkan komite pengawas tenaga kerja.

Kelima, mengangkat para tenaga honorer yang telah bekerja bertahun-tahun untuk menjadi pegawai negeri sipil. Mereka juga memberi mandat kepada Presiden Jokowi untuk menyelamatkan aset negara dan mengelola BUMN sesuai dengan mandat konstitusi yakni untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Baca juga :  Kepala Daerah Harus Perhatikan Aspirasi Buruh

Kelima butir maklumat yang tertuang dalam selembar kertas tersebut kemudian diserahkan kepada Menaker untuk diteruskan kepada Presiden. Menteri Hanif merespons mandat tersebut dan mengatakan, terima kasihnya kepada para pekerja atas kontribusinya dalam pembangunan nasional.

“Kami akan meneruskannya kepada Presiden,” kata Menaker hanif. Menaker menyatakan pihaknya berencana membentuk satuan tugas yang bertanggung jawab mengawasi penggunaan tenaga kerja asing di wilayah Republik Indonesia.

Facebook Comments

Edunews.

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!