Politik

Mr Kan : Karir Politik Ahok Tamat, Partai Pendukungnya Masuk Jurang

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada sidang kasus penistaan yang melibatkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang berlangsung pada Kamis (20/4/2017) sudah membacakan tuntutannya.

JPU menuntut Ahok satu tahun pidana dengan hukuman percobaan dua tahun. Atas dasar tuduhan melanggar KUHP pasal 156. Pada awalnya Ahok didakwa dua pasal, yakni pasal 156 dan 156a KUHP.

Namun, tuntutan JPU berbeda. Ahok tidak dituntut melakukan penodaan agama. Malah Ahok diberikan keringanan hukuman karena telah berjasa selama menjadi Gubernur.

“Kalau menurut saya Ahok itu gagal pimpin Jakarta. Bisa saya buktikan atau baca tulisan saya dibeberapa media online nasional,” kata Koordinator Jaringan Anti Kejahatan (JAK) Kan Hiung kepada edunews.id, Rabu (26/4/2017).

Pasca JPU membacakan tuntutan ini, sejumlah pakar hukum ahli pidana seperti Prof Dr H Hasim Purba SH MHum (Guru Besar FH USU), Prof Romly, Mahfud MD, Dr Eggi Sudjana berkomentar keras.

Baca juga :  Pria Ini Kecam dan Maki-maki FPI yang Protes PK Ahok

Kan mengatakan para ahli pidana tersebut tidak bisa menerima secara nalar dan ilmu hukum yang mereka miliki atas tuntutan JPU yang berisi tindak pidana ringan (Tipiring) terhadap kasus terdakwa Ahok. Mereka menduga kasus tersebut sudah di politisasi.

“Jika politik sudah diatas hukum maka asas rule of law rusak. Kehidupan bermasyarakat berbangsa bernegara akan hancur. Dasar curiganya karena Jaksaan Agung HM Prasetyo merupakan kader Partai Nasdem yang merupakan pendukung berat Ahok. Sampai ada petisi dari masyarakat minta HM Prasetyo di copot dari jabatannya,” ujar Kan.

Kan mengatakan, beberapa pengamat mengecam JPU yang menuntut Ahok sangat ringan. Dikhawatirkan akan terjadi gerakan massa besar-besaran yang bisa menimbulkan revolusi.

Baca juga :  Beredar Isu Tiga Orang Komisioner KPU Siantar Dipecat

“Satu hal menurut pengamatan saya tuntutan JPU tidak sesuai dengan fakta perasaan yang terjadi di masyarakat khususnya mayoritas kalangan teman-teman umat muslim. Dapat dibuktikan melalui hasil perhitungan suara pilkada DKI putaran pertama itu saya perkirakan 90 persen mayoritas umat muslim sudah tidak memilih Ahok dan di putaran kedua,” ujar Kan.

Kan melanjutkan, terlihat suara dari Agus-Sylvi yang 100 persen berpindah ke Anies-Sandi. Juga suara Ahok yang di putaran pertama berkurang sebagian pada putaran kedua. Meskipun sebenarnya tidak 100 persen pemilih itu memilih berdasarkan agama yang sama.

“Para pakar hukum ahli pidana berserta tokoh masyarakat dan agama sangat berharap keputusan mejelis hakim dapat mengambil keputusannya dengan menggunakan istilah ‘ultra petita’. Dimana keputusan mejelis hakim yang akan memutuskan hukuman yang lebih berat dibandingkan daripada tuntutan JPU,” jelas Kan.

Baca juga :  Prabowo Akui Kesalahannya Tunjuk Ahok jadi Wagub DKI

Pasca Ahok gagal di Pilkada DKI, banyak isu yang beredar bahwa Ahok akan dijadikan Ketua KPK, Menteri Dalam Negeri bahkan mau dicalonkan jadi Wakil Presiden pada 2019 mendatang. Juga ada isu pengusaha yang tidak mendukung Ahok bukan karena Ahok anti korupsi namun usahanya jadi sulit karena pajak dan lainnya serba mahal.

Menanggapi itu Kan mengatakan masih banyak lagi isu-isu yang beredar dan yang terbaru adalah banjir karangan bunga di balai kota pasca kekalahan Ahok. Menurut Kan sudah tidak pantas lagi. Karena pada khususnya masyarakat yang mayoritas sudah banyak yang tidak suka dengan cara Ahok. Alasannya selama Ahok menjadi gubernur DKI sudah sangat banyak terjadi kegaduhan yang tidak berkesudahan.

Advertisement

“Sebagian besar pengirim yang tidak ada namanya, menurut saya karangan bunga yang aneh tanpa nama si pengirim, jadi saya curiga ini juga sama hanya berusaha memulihkan elektabilitas Ahok saja,” kesal Kan.

Kan mengatakan, karir politik Ahok sudah tamat. Dari sejumlah besar kasus korupsi yang melibatkan nama Ahok hingga kini masih menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat.

“Serta sejumlah besar kegagalan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta seperti banyak melakukan kebohongan terutama menyatakan dirinya anti korupsi itu bohong, menggusur warga perkumuhan (kemiskinan) dengan cara brutal atau sesukanya tidak didahului musyawarah yang baik, kemacetan yang makin parah, banjir juga masih parah dan masih banyak lagi.

Juga secara politik, lanjut Kan Ahok sudah membuat efek yang sangat signifikan terhadap partai politik dan tokoh elite yang mendukungnya. PDIP minta jangan kaitkan Jokowi dengan Ahok lagi.

“Tolong dihapuskan, emangnya tertulis dipapan tulis yang dengan mudah bisa dihapuskan. Semua aliran sosial politik yang telah terjadi itu mengalir kedalam pikiran dan hati atau perasaan masyarakat. Politik itu kalau udah jatuh, bangunnya sangat susah. Saya tidak tahu mereka sadar atau tidak akan hal ini. Seperti Megawati di PDIP 44 calon kepala daerah yang diusung kalah semua di pilkada putaran pertama. Setya Novanto di Golkar, Surya Paloh di Nasdem, Djan Faridz di PPP, Hanura, PKB, Ruhut Sitompul dan yang lainnya,” beber Kan.

Kan menuturkan, disini secara politik yang paling dirugikan adalah Joko widodo (Jokowi). Pastinya sebagai petahana yang akan menjadi calon presiden di pemilu 2019. Kan mengatakan untuk memulihkan elektabilitasnya Ahok sudah sangat sulit dan kemungkinan membutuhkan waktu yang sangat lama.

“Jangankan elektabilitasnya Ahok sendiri, partai politik serta para tokoh elite yang mendukung Ahok itu semuanya juga sudah harus membutuhkan energi besar serta waktu yang banyak untuk memulihkan kembali elektabilitasnya mereka. Apalagi jika sampai Ahok bebas dalam vonis keputusan mejelis hakim nanti. Secara politik mereka bakal masuk jurang yang makin dalam lagi,” ujar Kan

Kan memberi perumpamaan untuk Ahok dan pendukungnya seperti petinju.

“Kalau seandainya mau jadi petinju itu jangan hanya mau meninju saja, sedangkan di tinju tidak mau. Artinya jika hanya mau enak saja ya jangan jadi petinju, jadilah pemain kelereng atau gunduk yang tidak ada resiko besarnya,” pungkas Kan.

EDUNEWS.ID

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com