Politik

Pansus Pilkada Papua Dinilai Ilegal

 

 

SENTANI, EDUNEWS.ID – Bakal calon Gubernur Papua John Wempi Watipo menyebut Panitia Khusus (Pansus) Pilkada Gubernur Papua yang dibentuk DPR Papua ilegal.

Pernyataan itu disampaikan JWW kepada awak media saat menghadiri deklarasi tim relawan perempuan Tabi di Sentani beberapa waktu lalu. Menurut John, jika keikutsertaan Pansus Pilkada tidak diatur dalam Undang undang Otsus Papua.

“Coba di dalam UU Otsus yang mengatur masalah itu di mana. Kalau pun ada, ingat Mahkamah Konstitusi itu sudah membatalkan, dalam artian kalau MK tidak memberikan legitimasi kepada DPR untuk ikut menyeleksi maka jangan bicara,” tegas John yang juga didampingi Habel Melkias Suwae.

Dirinya merujuk kasus serupa di tahun 2011 lalu. Keberadaan Pansus membuat pilkada tertunda saat itu. “Tahun itu, pilkada sampai tertunda dua tahun. Sehingga putusan MK merujuk persoalan seperti itu. Jadi, saya pikir, kalau itu untuk kepentingan rakyat maka mari hentikan (pansus,red) dan kita jalan normal,” ucapnya.

Baca juga :  Perludem : Laporan Bawaslu soal PSI Sudah Benar

Jika tidak untuk kepentingan rakyat, atau hanya berdasar pada kepentingan kelompok atau golongan, maka tidak usah dilanjutkan. “Kalau tidak untuk kepentingan rakyat maka jangan ngototlah. Saya sampaikan kepada komisi kita, untuk tetap umumkan tanggal 12 Februari besok,” tegasnya.

Ia pun kembali menekankan bahwa keberadaan pansus Ilegal, dan bisa masuk ranah pidana. “Dalam Undang-Undang Pilkada itu sudah mengatakan bahwa barang siapa yang menghalang halangi jalannya Pilkada maka akan dipidana,” katanya.

Habel dalam kesempatan terpisah mengaku heran dengan keberadaan pansus, yang dikatakan menghambat tahapan Pilkada 2018.

“Apa ya, kita ni sudah diverifikasi oleh KPU dari semua tes, dan sudah dinyatakan lolos lalu apalagi. Sudahlah kalau untuk kepentingan rakyat jangan dipersulit. Kalau keaslian orang Papua, kita ini kurang apa. Kita sudah hitam kulit keriting rambut lalu apa lagi yang dipersoalkan,” katanya.

Baca juga :  Pemerintah Ingin Percepat Pembangunan di Indonesia Bagian Timur

Seperti diketahui, saat ini DPR Papua telah membentuk pansus untuk turut menyeleksi calon kepala daerah yang akan bertarung dalam Pilgub Juni mendatang. DPR Papua berkilah dasar UU Otsus menjadi rujukan dibentuknya Pansus Pilkada tersebut.

Edunews.

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!