Nasional

Penangkapan Ketum PPP, Pengamat Bukti Politisi Krisis Moral

 

EDUNEWS.ID – Pengamat ekonomi dari Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Wasilatul Falah Rangkasbitung Encep Khaerudin mengatakan penangkapan Ketua Umum PPP Romahurmuziy oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat krisis moralitas politisi berpikir sementara.

“Kita prihatin politisi yang semestinya memikirkan untuk kesejahteraan rakyat, namun  terlibat kasus hukum,” tutur Encep Khaerudin saat dihubung di Lebak, Minggu.

Penangkapan Ketua Umum PPP Romahurmuziy. oleh tim penyidik KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Timur di Sidoarjo, Jawa Timur tentu akan berdampak tingkat kepercayaan masyarakat terhadap politisi yang duduk di parlemen.

Seharusnya, kata dia, politisi mampu memperjuangkan wakil rakyat, seperti nasib guru honorer yang belum diangkat PNS, bahkan guru di pedalaman hanya menerima honorer Rp300 ribu per bulan.

Baca,   ICMI Desak Google dan Youtube Diblokir, Ini Tanggapan Kominfo

Selain itu juga banyak yang harus diperjuangkan wakil rakyat,termasuk kehidupan petani, nelayan dan buruh yang masih termarginal.

Namun, pihaknya prihatin para wakil rakyat itu melakukan tindakan melanggar perbuatan hukum.

Para politisi yang terlibat kasus hukum itu menunjukan hanya berpikir sementara dengan memanfaatkan jabatan untuk melakukan korupsi untuk memperkaya diri.

Ironisnya, sebagian besar politisi yang ditangkap KPK itu berusia muda dan mereka memiliki potensi untuk memperjuangkan nasib bangsa ini ke arah yang lebih baik.

Mereka para politisi itu sangat kritis dan memiliki pendidikan yang tinggi, namun sayang moralitas para wakil rakyat itu terlibat korupsi.

“Kita sebagai warga negara melihat  para wakil rakyat sangat miris dengan poitisi muda terlibat hukum,” ucapnya.

Baca,   Prabowo : Presidential Threshold 20 persen Politik Menipu Rakyat

Menurut Encep, penangkapan Romahurmuziy juga membuktikan Presiden Joko Widodo cukup serius untuk penegakan supremasi hukum tanpa pandang bulu.

Meski Romahurmuziy sebagai politisi yang dekat dengan lingkaran Capres Jokowi juga masuk daftar tim kampanye nasional (TKN), tetapi jika melakukan tindakan hukum harus ditegakkan dengan seadil-adilnya.

“Kami mengapresiasi pemerintahan Jokowi tak melindungi orang-orang yang terlibat korupsi,sekalipun orang dekatnya,” ujarnya.

Facebook Comments

Edunews.

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2018 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!