Politik

Politik Uang Berpotensi Terjadi di Pilkada Majene, Pengamat: Integritas Bawaslu di Sini Dipertaruhkan

Ilustrasi
MAKASSAR, EDUNEWS.ID – Pengamat Politik menilai Money politik atau politik uang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, berpotensi terjadi. Dirinya menyinggung peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjelang hari pencoblosan, Rabu, (9/12/2020).

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Lembaga Kajian Politik dan Pemerintahan Mars Institute, Suaib Napir kepada wartawan Edunews.id, Rabu (02/12/2020).

“Integritas Bawaslu di sini dipertaruhkan untuk dapat mencegah terjadinya politik uang pada Pilkada Majene kali ini. Apabila politik uang masih marak terjadi itu tandanya Bawaslu gagal menjalankan tugasnya,” katanya.

“Politik uang atau nama lainnya serangan fajar di Pilkada Majene memiliki potensi yang sangat besar. Hal ini yang perlu diperhatikan oleh pemilih, jangan sampai politik uang menggadaikan suara pemilih dan melupakan kualitas pemimpin lima tahun yang akan datang,” tambahnya.

Dengan banyaknya isu yang beredar terkait gerakan akhir jelang pencoblosan, dirinya menganggap sejumlah lembaga demokrasi gagal memberikan pendidikan politik kepada masyarakat khususnya warga di Majene.

“Dengan maraknya wacana politik uang atau serangan fajar menandakan bahwa pendidikan politik bagi pemilih masih gagal dilakukan KPU dan Partai politik, karena itu pendidikan politik menjadi hal yang sangat penting disadari oleh semua pihak,” jelasnya.

“Wacana politik uang juga menjadi tugas bagi Bawaslu Kabupaten Majene untuk bisa mengawasi dengan baik, apalagi kewenangan Bawaslu saat ini makin kuat,” tambahnya.

Dirinya berharap, masyarakat Majene mengedepankan kemampuan dan mutu Pasangan Calon (Paslon) calon bupati dan wakil bupati Majene dalam memilih pemimpinnya untuk 5 tahun kedepan.

Baca juga :  Jika Terpilih, Agus Janji Tak akan Hapus KJP

“Satu hal harus diingatkan karena menjadi tanggung jawab bersama bahwa hindari politik uang karena politik uang hanya akan melahirkan pemimpin korupsi dan lalai dalam menciptakan kebijakan pembangunan daerah. Mari memilih pemimpin karena integritas dan punya kualitas yang lebih baik dalam membangun daerah Kabupaten Majene 5 tahun yang akan datang,” harapnya.

Advertisement

Diketahui, dua Paslon yang bertarung di Pilkada Majene, yaitu, Fatmawati Fahmi-Lukman, nomor urut 1, dengan partai pengusung PPP, PKS, PKB, PDI P, Golkar, Gerindra, dan PAN. Andi Ahmad Sukri Tammalele-Arismunadar Kalma nomor urut 2, Partai pengusung Demokrat, PSI dan Partai Hanura.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan, hampir 92 persen calon kepala daerah yang tersebar di seluruh Indonesia dibiayai oleh pemodal atau cukong.

Hal itu diungkapkan saat menjadi pembicara dalam diskusi bertema Memastikan Pilkada Sehat: Menjauhkan Covid-19 dan Korupsi yang disiarkan melalui kanal Youtube resmi Pusako FH Unand, Jumat (11/9/2020), lalu.

Mantan Ketua MK ini menyebutkan dengan praktek itu setelah terpilih para calon kepala daerah ini akan memberi timbal balik berupa kebijakan yang menguntungkan cukong tersebut.

“Di mana-mana, calon-calon itu 92 persen dibiayai oleh cukong dan sesudah terpilih, itu melahirkan korupsi kebijakan,” kata Mahfud.

“Korupsi kebijakan itu lebih berbahaya dari korupsi uang. Kalau uang bisa dihitung, tapi kalau kebijakan dalam bentuk lisensi penguasaan hutan, lisensi-lisensi penguasaan tambang yang sesudah saya periksa itu tumpang-tindih. Karena ada Undang-undang yang menyatakan, misalnya, seorang Bupati itu boleh memberi lisensi eksplorasi tambang untuk sekian persen luasnya daerah,” pungkasnya.

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com