Nasional

Presiden Tandatangani UU Pemilu

 

 

 

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu akhirnya diundangkan, setelah diberi nomor. Dengan begitu penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu, sudah ada kepastian hukum dalam bekerja. Terutama dalam membuat peraturan teknis tindak lanjut dari UU Pemilu.

Salah satu yang mendesak untuk dirampungkan aturan tentang syarat calon peserta Pemilu. Ini perlu terjemahan yang lebih jelas dan terukur. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, di Jakarta, Senin (21/8/2017).

Menurut Titi, sekarang penyelenggara Pemilu sudah bisa tenang. Sebab kini UU Penyelenggaraan Pemilu sudah resmi diundangkan. Tinggal penyelanggara pemilu ngebut bekerja. Salah satu pekerjaan rumah penyelenggara terutama KPU, adalah menerjemahkan syarat partai peserta pemilu.

Baca juga :  Diduga Ada Oknum Sengaja Pasang Bendera Ekstrim di Kediaman Habib Rizieq

“Draf peraturan KPU, partai peserta Pemilu 2014 tak perlu lagi diverifikasi ulang,” kata Titi.

Informasi bahwa Presiden Joko Widodo sudah menandatangani Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum (Pemilu) pada 16 Agustus 2017diungkapkan Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/8/2017).

“Jadi, sebelum ditandatangan (Presiden) ada beberapa koreksi. Setelah dari DPR koordinasi, terus setelah itu selesai tanggal 16 diundangkan. Artinya sudah berlaku UU Nomor 7,” ungkap Johan.

Ia pun berharap kepada stakeholder terkait pemilihan umum segera bekerja karena waktunya sudah sangat dekat. “Komponen-komponen yang berkaitan dengan pemilihan umum agar segera bekerja. Waktunya kan sudah dekat,” ucap Johan.

Baca juga :  Rocky Gerung Akan Dibela Kaum 'Akal Sehat'

Sementara di UU Pemilu yang baru, kata Titi, tak ada ketentuan yang secara eksplisit menyebutkan itu. Ia mencontohkan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu. Dalam Pasal 173 itu disebutkan, partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu.

Titi berpendapat, sangat perlu bagi KPU, menerjemahkan itu. Sehingga aturan bisa dioperasionalkan dengan ukuran yang jelas. Variabelnya juga harus lebih jelas.

“Sebenarnya tafsir bagaimana atas Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu yang betul-betul sesuai dengan pemaknaan norma Pasal 173 ayat (3). Tapi ternyata KPU langsung ambil sikap bahwa peserta pemilu termasuk partai 2014 yang sudah otomatis jadi peserta pemilu,” kata dia.

Baca juga :  Quick Count Internal, Prabowo: Hitung Cepat Kita Menang 52,2 persen

Jika melihat judul dari draf aturan KPU, yakni peraturan tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu anggota DPR dan DPRD, Titi berpandangan agak kurang tepat. Karena ada semacam pembatasan. Aturan itu hanya untuk kontek Pemilu 2019.

“Terlalu spesifik dan membatasi durasi keberlakuan aturan KPU ini hanya untuk Pemilu 2019. Karena langsung menyebut partai yang telah ditetapkan KPU sebagai peserta pemilu 2014 otomatis jadi peserta pemilu,” tutur Titi.

To Top
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com