Politik

Tiga Bakal Calon Gubernur DKI Belum Daftarkan Akun Medsos ke KPU

Warga berfoto dengan bingkai halaman sejumlah sosial media milik KPU DKI Jakarta ketika acara Sosialisasi Pilkada DKI Jakarta di kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Minggu (4/9/2016). Pilkada DKI Jakarta akan digelar pada hari Rabu, 15 Februari 2017. (Foto : Antara)

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Tiga pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 belum ada yang mendaftarkan akun media sosialnya. Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Khusus Ibu Kota (KPU DKI) Jakarta, Sumarno, menyampaikan bahwa pendaftaran terakhir akun media sosial tersebut dilakukan satu hari sebelum masa kampanye dimulai yakni pada 27 Oktober 2016.

“Sampai hari ini belum ada satu pun dari pasangan calon yang mendaftarkan akun media sosialnya. Mungkin karena mereka juga merasa belum ditetapkan sebagai calon. Saya yakin setelah ditetapkan sebagai calon tanggal 24 Oktober nanti mereka akan banyak melakukan pendaftaran,” katanya di Kantor KPU DKI Jakarta, kemarin (21/10/2016).

Baca juga :  Mahasiswa Didorong Ikut Serta Berpatisipasi dalam Pemilu

Kepada Antara ia menjelaskan bahwa pendaftaran itu cukup penting karena KPU DKI Jakarta bersama Bawaslu dan Polda Metro Jaya akan melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan melalui akun media sosial itu.

“Apakah mereka akan mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada, misalnya tidak melakukan fitnah, tidak menebarkan kebencian atas nama suku agama ras, tidak melakukan penghinaan, dan sebagainya,” tuturnya.

Namun, tambahnya, sepanjang ketentuan itu dipatuhi, tentu tidak ada masalah tetapi kalau nanti ada hal-hal yang melanggar aturan maka Bawaslu akan melakukan penindakan terhadap pelanggaran tersebut.

Sebelumnya, Ketua Pokja Kampanye DKI Jakarta, Dahlia Umar mengatakan pihaknya tidak membatasi jumlah akun yang dibuat.

“Tidak ada pembatasan, yang penting kan ini masing-masing ada facebook, twitter dan lain-lain. Yang penting didaftarkan semua agar jelas mana akun yang resmi mana akun yang tidak resmi,” jelasnya.

Baca juga :  Tak Berhentikan Ahok, Wakil Ketua Komisi II DPR : Mendagri Kok tak Konsisten

Menurut dia, apabila tidak didaftarkan maka tidak ada kejelasan mana akun yang resmi dan implikasi hukumnya itu sangat berat karena kampanye dengan unsur fitnah dan menghasut itu ada konsekuensi hukumnya.

“Kalau ada akun resmi maka jelas akun resmi ini yang menjadi penanggung jawab seluruh objek kampanye dan menjadi objek hukum pengawasan kampanye oleh tim pengawas,” tegas Dahlia.

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com