Politik

UU Pemilu, Rumitnya Menghitung Alokasi Kursi Parlemen

 

 

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Penerapan metode Sainte Laguë Murni dalam menghitung alokasi kursi DPR, masih jadi polemik. Ada yang beranggapan, metode ini hanya menguntungkan partai besar. Minggu sore, 23 Juli 2017, Koran Jakarta sempat berbincang dengan August Mellaz. Dia Direktur Eksekutif, Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD).

Kata August, tidak ada istilah Sainte Laguë Murni. Namun memang katanya, bagi yang tak paham soal metode hitung alokasi kursi, akan rumit memahaminya.

“Saat ini bersilangan pendapat dan kesimpulan di beberapa grup WA yang menyatakan bahwa, metoda Divisor Sainte Laguë (Murni) menguntungan partai besar. Perlu dijelaskan bahwa, istilah Sainte Laguë tidak ada yang disebut murni,” kata August.

Baca juga :  Pemerintah Diminta Segera Selesaikan UU Pemilu

Menurut August, jika menyebut Sainte Laguë, maka yang dimaksud adalah metoda Divisor dengan bilangan pembagi 1; 3; 5; 7 dan seterusnya atau kerap disebut metoda bilangan ganjil.

Di luar itu, maka disebut metoda Divisor Sainte Laguë Modifikasi atau kerap disebut metoda Skandinavia, sebagaimana dipakai di negara- negara Skandinavia dengan berbagai variasinya.

Ada yang dimulai dengan angka 1,4; 3; 5; 7 dan seterusnya. Ada juga yang dimulai dengan bilangan pembagi 1; 4; 7; 10, dan seterusnya. Ada juga yang diawali dengan bilangan pembagi 1,2; 3; 5; 7 dan seterusnya.

“Sainte Laguë yang dimaksud di sini adalah Metoda hitung dengan bilangan pembagi (1; 3; 5; 7 dan seterusnya) seperti yang diputuskan dalam Rapat Paripurna 20 Juli 2017 untuk digunakan pada Pemilu 2019 mendatang,” tuturnya.

Baca juga :  PKH Pinrang Untungkan Adik Kandungnya, ini Kata Idrus Marham

Kesimpulan “menguntungkan partai besar”, menurut August tidak sepenuhnya benar. Dan jika tidak dipahami secara memadai dapat menimbulkan kesalahan persepsi atas sebuah konsep.

Bahkan kesimpulan tersebut menyimpang jauh dari tujuan utama dirumuskannya metoda hitung tersebut oleh Sang Penemu, yaitu Profesor Andre Sainté Laguë ataupun oleh sang Senator Daniel Webster. Pertama, yang dimaksud besar atau kecil suatu partai hendaknya dilihat dalam konteks daerah pemilihan dan bukan dalam konteks nasional.

“Hal ini disebabkan oleh ‘ketentuan penghitungan perolehan suara-kursi dihabiskan di dapil’. Bisa saja suatu partai di tingkat nasional dikualifikasi sebagai partai besar, namun belum tentu di suatu dapil,” ujar August.

Begitu juga sebaliknya, lanjut August, suatu partai di tingkat nasional yang dikualifikasi menengah atau kecil, bisa saja di suatu dapil malah jadi partai besar. August pun kemudian membeberkannya dalam sebuah simulasi. Misalnya pada sebuah dapil berkursi 10 terdapat 10 partai berkompetisi.

Baca juga :  Ikut Pilkada, Direktur di KPK Mengundurkan Diri

“Komposisi perolehan suara terbagi sebagai berikut, Partai A dapat 94.200 suara, Partai B dapat 101.120 suara, Partai C dapat 301.870 suara, Partai D dapat 205.569 suara Partai E dapat 302.000 suara, Partai F dapat 263.621 suara, Partai G dapat 305.713 suara, Partai H dapat 199.074 suara, Partai I dapat 148.421 suara dan Partai J dapat 205.410 suara. Total suara sah 10 partai adalah 2.126.998 suara,” urai August.

To Top
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com