Politik

Yorry Dipecat Golkar Usai Setnov Keluar RS

YORRYS RAWEYAI

 

 

 

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Kabar mengejutkan datang dari Partai Golkar, tidak ada 24 jam usai kepulangan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dari Rumah Sakit Premier Jatinegara pada Senin (2/10/2017) malam.

bar tersebut berkaitan pencopotan Yorrys Raweyai dari posisi Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan DPP Partai Golkar. Informasi berkembang menyebutkan, posisi Yorrys digantikan oleh Letjen (purn) Eko Widyamoko.

Kabar pencopotan Yorrys tersebut tidak dibantah oleh Koordinator Bidang Kesra DPP Partai Golkar Roem Kono. Ia pun mengaku sudah mendengar perihal pencopotan Yorrys tersebut.

“Saya sudah mendengar (pencopotan) tapi saya baru pulang dari kunker nanti saya akan konfirmasi lagi ke Sekjen,” ujar Roem saat dihubungi wartawan pada Selasa (3/10/2017).

Baca juga :  Hari Ini, Sri Mulyani dan Luhut Dijadwalkan akan Diperiksa Bawaslu

Namun demikian, ia mengungkap wacana pencopotan Yorrys telah berhembus sejak beberapa waktu terakhir. Namun demikian, pencopotan tersebut sepenuhnya adalah diskresi dari ketua umum.

“Ya wacana itu memang saya sudah ada tapi ini pergantian ini diskresi ketum,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR tersebut.

Meski begitu, Roem mengaku tidak mengetahui alasan pencopotan tersebut. Ia mengungkap, penjelasan resmi akan disampaikan langsung oleh Partai Golkar. Diketahui dinamika internal Partai Golkar kembali bergejolak usai keluarnya rekomendasi penonaktifan Setya Novanto dan penunjukan pelaksana tugas ketua umum.

Kondisi Novanto yang tersangkut kasus hukum dugaan korupsi KTP-el dan kesehatan yang cukup mengkhawatirkan membuat terdapat sejumlah faksi di internal Partai Golkar, yakni yang menginginkan Novanto nonaktif.

Baca juga :  ILUNI UI Minta Setnov Mundur Dari Ketua DPR

Bahkan sekalipun Novanto telah gugur status tersangkanya, lantaran dikabulkangugatan praperadilan oleh PN Jakarta Selatan, dan Novanto telah pulang dari rumah sakit, desakan nonaktif itu masih terus terjadi.

Salah satu suara yang paling kencang juga berasal dari Korbid Polhukam Yorrys Raweyai, yang mendesak tetap dilakukan rapat pleno membahas rekomendasi tersebut. Meskipun rapat pleno yang telah ditunda dua kali tersebut, urung terlaksana hingga saat ini.

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com