Nasional

Politisi PBB Sebut Jokowi-KH. Ma’ruf Amin Pemimpin Indonesia yang Konstitusional

JAKARTA, EDUNEWS.ID- Pasca beredarnya putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019 yang dimenangkan Rachmawati Soekarnoputri Dkk terhadap Peraturan KPU dinilai berbeda oleh berbagai kalangan. Para pakar hukum menilai bahwa putusan MA tersebut tidak mempengaruhi hasil Pilpres 2019, dimana pasangan Jokowi-KH. Ma’ruf Amin menang di Mahkamah Konstitusi, yang mana putusannya final dan mengikat.
Namun, dinilai berbeda oleh M. Rizal Fadillah dalam tulisannya, Jokowi Mundur atau Dimundurkan, dimuat di www.gelora.co pada 11 Juli 2020. Dalam tulisan tersebut terkesan subjektif dan tidak berimbang, serta tanpa menyertakan pendapat para pakar hukum. Sehingga patut diduga tulisannya bermuatan politis dan ingin menggiring opini sesat di tengah masyarakat.
Menanggapi hal tersebut di atas, Ketua Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Luar Negeri DPP Partai Bulan Bintang Ir. Datuk Ajuansyah Surbakti mengecam keras tulisan M. Rizal Fadillah yang tidak memiliki dasar hukum dan lebih pada provokatif.
“Jangan terburu-buru mengambil tindakan bisa fatal akibatnya. Bagaimanapun Jokowi sah secara konstitusi sebagai Presiden. Karena jika gerakan untuk memakzulkan digerakan berdasarkan keputusan MA, itu adalah keliru karena keputusan itu tidak berimplikasi terhadap legalitas Presiden Jokowi,” ujar Ajuansyah di Jakarta, Minggu (12/7/20).
Komandan Pusat Brigade Hizbullah Bulan Bintang ini menambahkan, tindakan pengerahan massa akan menciptakan terjadinya keadaan yang tidak kondusif dan mengganggu keamanan negara. Karena, katanya, jika ada tindakan pengerahan massa akan dibalas dengan tindakan pengerahan massa dari pihak yang tidak sependapat dengan pemakzulan Presiden.
“Semoga saja para tokoh Bangsa, pimpinan Parpol, tokoh dan pimpinan Agama serta Ormas bersikap bijak dalam menghadapi issue pemakzulan ini,” tandasnya.
Mantan Wasekjend DPP PBB ini menghimbau agar semua elemen masyarakat juga harus hati-hati issue keputusan MA tersebut bisa saja digunakan sebagai pengalihan  issue RUU HIP yang mendapat penolakan dari masyarakat.
*Pendapat Pakar Hukum Terhadap Putusan MA*
Pakar hukum tata negara Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar Fahri Bachmid menegaskan putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan gugatan pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno Rachmawati Soekarnoputri dan kawan-kawan terhadap PKPU Nomor 5/2019 tidak memiliki implikasi yuridis apa pun terhadap kedudukan Joko Widodo-Ma’ruf Amin sebagai pemenang Pilpres 2019.
“Secara konstitusional, keabsahan Presiden Jokowi telah final,” kata Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H. dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa (7/7/20).
Putusan MA ini, kata dia, tidak ada dampaknya sama sekali karena secara teknis hukum memang beda, baik dari aspek yurisdiksi kewenangan antara MA dan MK maupun fungsionalisasi serta kepentingan peradilan dalam memutus perkara itu.
Rachmawati Soekarnoputri dkk. diputuskan menang melawan KPU di MA terkait dengan Pasal 3 Ayat (7) Peraturan KPU Nomor 5/2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.
Putusan MA tersebut telah diketok oleh Ketua Majelis Supandi pada tanggal 20 Oktober 2019. Namun, baru dipublikasikan pada pekan ini.
Pada putusan tersebut MA menyebutkan bahwa pasal dalam PKPU itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Fahri meminta semua pihak tenang dan tidak berpolemik atas dikabulkannya permohonan gugatan uji materi Rachmawati dkk. oleh MA tersebut.
Ia menegaskan bahwa hasil sengketa Pilpres 2019 yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sudah final dan mengikat, serta tidak ada upaya hukum apa pun yang tersedia untuk mempersoalkannya lagi.
“Saya berpendapat persoalan ini harus kita dudukkan secara hukum agar tidak terjadi kegaduhan-kegaduhan atas tafsir serta opini yang keliru yang dikembangkan,” katanya.
Produk putusan MK, lanjut dia, sudah menyelesaikan semua hal yang terkait dengan sengketa hasil Pilpres 2019. Kalau pada hari ini muncul putusan MA, itu tidak terkait dengan keabsahan Jokowi sebagai Presiden.
Advertisement
Menurut dia, MA memang diberi kewenangan konstitusional untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap UU, kemudian putusan MA yang mengabulkan gugatan Rahmawati dkk. yang didaftarkan pada tanggal 14 Mei 2019 itu tidak termasuk kasus konkret terkait dengan sengketa hasil Pilpres 2019.
“Karena ini merupakan pengujian norma abstrak, bukan melakukan pengujian kasus konkret terkait dengan sengketa hasil Pilpres 2019. Itu merupakan hal yang biasa dalam sistem hukum nasional kita saat ini,” katanya menjelaskan.
Jika gugatan Rachmawati dkk. dikaitkan dengan sengketa hasil Pilpres 2019, Fahri menegaskan bahwa hal tersebut tidak tepat karena hasil sengketa Pilpres 2019 yang bersifat konkret sudah diadu melalui mekanisme ketatanegaraan dan proses ajudikasi yang bersifat imparial serta objektif oleh MK.
Jadi, kata dia, putusan MK bernomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tentang Pilpres sudah final dan mengikat serta tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun, sebagaimana konsekuensi dari sistem demokrasi konstitusional dan negara hukum yang demokratis.
“Dengan demikian, keabsahan dan legitimasi Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin adalah legitimasi yang mempunyai basis legal konstitusional,” kata Fahri.
Senada dengan Fahri Bachmid, Pakar hukum tata negara Refly Harun menilai putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 44 P/HUM/2019 yang diajukan Rachmawati Soekarnoputri terhadap Peraturan KPU(PKPU) tak berimplikasi apapun terhadap kedudukan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin sebagai pemenang Pilpres 2019. Putusan MA tersebut justru dinilai hanya menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
“Saya mengatakan putusan MA ini enggak bermanfaat sama sekali,” kata Refly dalam diskusi virtual, Kamis (9/7/20).
Menurutnya, putusan MA tersebut tak akan bisa mengubah hasil Pilpres 2019 yang memenangkan Joko Widodo-Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024. Bahkan, jika MA langsung mengumumkan putusan tersebut pada 28 Oktober 2019.
Sebab, Jokowi-Ma’ruf sudah terlebih dulu dilantik pada 20 Oktober 2019 lalu. “Itu pun tidak punya manfaat karena proses berpemilu sudah selesai,” kata Refly.
Kalaupun dianggap berlaku surut, Refly tetap menilai putusan MA tersebut tetap tak bisa menganulir penetapan Jokowi-Ma’ruf sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Alasannya, Jokowi-Ma’ruf telah memenangkan Pilpres 2019 dengan perolehan suara lebih dari 50%. Kemudian, Jokowi-Ma’ruf juga menang di 21 provinsi.
“Artinya lebih dari 50% (dari total provinsi Indonesia). Padahal persyaratan minimalisnya adalah 18 provinsi saja dan cukup 20% (suara di tiap provinsi), asalkan lebih dari 50%+1 jumlah suaranya,” kata Refly.
Lebih lanjut, dia juga menilai putusan MA tersebut bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 50 Tahun 2014. Putusan MA menyatakan bahwa Pasal 3 ayat (7) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 6A ayat (3) UUD 1945. Pasal 3 ayat (7) PKPU tersebut menyatakan apabila hanya terdapat dua pasangan capres dan cawapres, maka syarat keterpilihannya hanyalah berdasarkan jumlah suara terbanyak. Artinya, KPU tak mensyarakatkan tambahan perolehan suara minimum 20% di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.
Sementara, putusan MK menyatakan bahwa jika hanya terdapat dua pasangan capres dan cawapres, maka syarat keterpilihannya adalah memperoleh suara lebih dari 50%. Hal tersebut sebagai penafsiran MK terhadap Pasal 6A ayat (3) UUD 1945.
“Jadi terlepas siapa yang benar dan yang salah, ada ketidakpastian hukum terhadap tafsir Pasal 6A ayat (3) UUD 1945,” kata Refly.
Menurutnya, putusan MA tersebut baru akan bermanfaat jika ke depannya hanya ada dua pasangan capres dan cawapres dalam Pilpres selanjutnya. Refly pun menilai perlu ada kajian lebih lanjut apakah Pilpres akan mengacu pada putusan MA atau MK. (Jay/rls)

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com