News

Qomat ‘Kepung’ Kedubes Cina, Ini Tuntutannya

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Puluhan aktivis yang tergabung dalam Qomando Masyarakat Tertindas (Qomat) hari ini (15/12/2016). Qomat menilai persoalan berbangsa dan bernegara di Indonesia saat ini sudah diujung tanduk.

Pantauan edunews.id dilapangan, Panglima Qomat, Suparman dalam orasinya meminta kepada Duta Besar (Dubes) Cina untuk Indonesia harus mengklarifikasi pernyataan Perdana Menterinya yang mau intervwnsi militer ke Indonesia terkait dengan aksi bela Islam yang menuntut hukum terhadap pelaku penista agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
20161215_104534
“PM Cina harus meminta maaf dan memberikan klarifikasi atas pernyataannya kepada rakyat Indonesia,” ujar Suparman.

Suparman mengatakan tindakan negara komunis Cina yang mengklaim Kepulauan Natuna dan memasukannya kedalam peta lautnya serta pengawalan yang dilakukan oleh kapal perang mereka terhadap nelayan-nelayan asal Cina yang melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia.

Baca juga :  Cak Imin: Natal Adalah Inspirasi

“Pemerintahan RI memutuskan hubungan diplomatik dengan negara komunis Cina,” tegas Suparman.

Masuknya tenaga kerja Cina secara ilegal, termasuk insiden pengibaran bendera komunis cina oleh perusahaan cina PT Wanatiara Persada saat peresmian smelter di pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara, dan tindakan petani Cina yang menanam pohon cabe yang mengandung bakteri berbahaya di Bogor dianggap sangat meresahkan.

Lebih lanjut, Suparman meminta klarifikasi tindakan Aguan serta para taipan keturunan lainnya seperti Antonio Salim yang dibantu Gubernur DKI Jakarta Non aktif Ahok atas pembangunan proyek reklamasi yang sarat melanggar hukum dan merusak lingkungan, serta secara kejam menggusur lahan tinggal penduduk yang dilangsungkan proyek .

“Tindakan negara komunis Cina sebagai pemasok sabu-sabu terbesar dunia ke Indonesia, sehingga akibat perang candu yang dilancarkan negara komunis cina ini sangat merusak mental dan menghancurkan perekonomian rakyat Indonesia,” kecamnya.

Baca juga :  Video Bentrokan antara Kader HMI (MPO) dengan Pihak Kepolisian

Ketua Qomat, Faedurroham juga mengatakan hal yang sama. Pria yang biasa disapa Faed ini meminta agar negara komunis Cina membuka secara gamblang berapa nilai hutang negara Indonesia yang dipinjam Presiden Jokowi. Karena akibat hutang tersebut bebannya akan ditanggung oleh rakyat Indonesia.

“Negara Komunis Cina menghapus hutang Indonesia dan atau pemerintah Indonesia tidak melakukan pembayaran utang kepada negara komunis Cina,” kata Ladun.

Faed menambahkan perlu adanya klarifikasi dari Partai Komunis Cina tentang adanya kerjasama dengan sejumlah partai politik Indonesia seperti PDIP, Golkar dan Nasdem. Jika kerjasama itu sampai menjurus pertukaran ideologi dan ekonomi, hal ini sangat bertentangan dan membahayakan idiologi pancasila yang dianut oleh bangsa dan negara Indonesia.
20161215_104455
Selain itu, Negara komunis Cina diminta untuk mengklarifiasi berapa nilai investasi yang telah ditanam oleh para Taipan keturunan seperti Eka Cipta, Samsul Nursalim dan lain-lainnya. Karena ditengara dari hasil dana BLBI sebesar Rp 600 triliun yang dikemplang dan dibawa kabur keluar. Negara Indonesia harus menanggung bunga rekap  60 T rupiah pertahun dari APBN sampai 20 tahun mendatang. Celakanya pada masa Presiden Megawati, para perampok kekayaan negara Indonesia itu mendapat pengampunan melalui surat keterangan lunas (SKL).

Baca juga :  Demo 4 November, ini Tuntutan PB HMI

“Seluruh kekayaan obligor BLBI harus ‘dirampas’ kembali untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Qomat menduga James Riyadi sebagai agen intelijen negara Cina dan negara AS (double agent). Karena tindakan James Riyadi maupun televisi swasta-nya ‘Metro Tv’ yang dikelola Suryo Paloh selama ini kerap menyebar berita bohong yang meresahkan masyarakat dan berpotensi memecah belah NKRI.

” Membatalkan proyek reklamasi jakarta dan mengembalikan sesuai fungsi kelestarian lingkungan,” ujarnya.

Edunews.

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!