News

Sandi Bersyukur Penggusuran di Lahan Kanal Banjir Barat Lancar

 

 

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno bersyukur proses pengosongan lahan di bantaran Kanal Banjir Barat (KBB), Tanah Abang, Jakarta Pusat berjalan dengan tertib dan lancar. Dia juga memastikan bahwa pengsongan lahan dari rumah liar itu tidak melawan hukum maupun janji kampanye mereka.

“Saya ingin berterima kasih ke tim Wali Kota Jakpus kemarin sudah dengan rukun, dengan sejuk, dan damai bisa menyelesaikan penertiban di KKB untuk memastikan pengerukan yang akan dilakukan pemerintah pusat bisa berjalan,” kata Sandi di Balai Kota DKI, Selasa (14/11/2017).

Menurut Sandi, pihaknya harus memastikan KKB berfungsi dengan baik menghadapi musim penghujan. Karena itu, penataan KKB yang berada di kawasan Tanah Abang harus bebas dari rumah penduduk.

“Kami kemarin sudah pantau pakai drone juga. Bahwa sekarang sudah bersih dari gubuk liar dan sudah bisa masuk alat berat dari aparat untuk memastikan pengerukan KBB tanpa ada gangguan dari penghuni liar di kawasan Tanah Abang,” kata Sandi.

Sandi menjelaskan, di KKB banyak warga yang mendirikan gubuk liar sekaligus sebagai tempat usaha. Sandi menilai bahwa areal tersebut tidak berfungsi sebagai pemukiman atau tempat usaha. Karena itu, pihaknya menjamin tidak akan menoleransi siapa pun yang melakukan tindakan serupa di sana.

“Saya sudah berikan perintah jelas ke Kepala Satpol PP ditempatkan personel di sana lebih cepat. Kasih makan yang cukup, sarapan yang cukup, datang pagi sekali. Dan tentunya secara tegas persuasif memberikan pesan yang jelas pada para penghuni yang kemarin jangan kembali lagi,” kata Sandi.

Saat ditanya tindakan menggusur tersebut sebagai bentuk ingkar janji kampanyenya, Sandi membantah itu. Berdasarkan data Pemprov DKI, Sandi mengklaim masyarakat yang tinggal di bantaran KKB bukan penduduk setempat.

“Yang KBB itu kebetulan mereka duduki di sana baru saja. Belum terlalu lama. Ini yang kami yakini karena kami berbasis data,” kata dia.

Bahkan, klaim Sandi lagi, rata-rata masyarakat yang terdampak relokasi tidak memiliki KTP DKI. Di samping itu, kata Sandi, tempat usaha yang mereka dirikan juga tidak terdaftar di Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) setempat atau wilayah.

Facebook Comments

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 08114167811

Copyright © 2016-2017 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Close