DAERAH

Sebelum Jatuh Korban, Pemprov Sulsel Diminta Turun Tangan Hentikan Tambang di Sangkarrang

Suasana Kapal nelayan warga Sangkarrang unjuk rasa di depan Kapal Tambang Pengerukan Pasir Laut PT Boskalis

MAKASSAR, EDUNEWS.ID – Ratusan warga nelayan pulau Sangkarrang, Makassar, Sulawesi Selatan bersama aktifis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah kembali melakukan aksi penolakan aktifitas pengerukan pasir yang dilakukan oleh PT Boskalis, perusahaan dari Belanda pada Sabtu (4/7/2020).

Aksi penolakan dilakukan dengan melakukan pengepukan serta pengusiran kapal penambang pasir tersebut di daerah yang menjadi titik lokasi warga Sangkarrang dalam menggantungkan mata pencahariannya sebagai nelayan.

Aksi yang dilakukan tersebut merupakan aksi kedua setelah sepekan sebelumnya ratusan warga nelayan bersama aktifis juga melakukan aksi protes dengan mengepung kapal pengeruk PT Boskalis.

Aksi kedua yang sempat diwarnai insiden pelemparan oleh nelayan ke kapal Boskalis disinyalir karena warga kecewa dengan kesepakatan yang telah dibangun sebelumnya oleh pihak perwakilan perusahaan saat melakukan pertemuan dengan warga Sangkarrang beberapa waktu yang lalu, dimana ada kesepakatan bahwa pihak PT Boskalis akan melakukan penghentian aktifitas pengerukan pasir.

Baca juga :  PB HMI Pertanyakan Sikap Pemerintah tak Tetapkan Gempa Lombok sebagai Bencana Nasional

Aktifis Himpunan Mahasiswa Islam (HM MPO) Najamuddin Arfah yang juga turut mendampingi warga nelayan Sangkarrang dalam aksi protes penolakan tersebut pun mendesak kepada pemerintah provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), dalam hal ini gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah untuk memberikan perhatian dan mendengar aspirasi warga nelayan Sangkarrang yang terdampak akibat pengerukan pasir oleh PT Boskalis.

“Setelah teman-teman HMI dan IMM melakukan advokasi dan mendengarkan aspirasi masyarakat warga Sangkarrang, yang telah beberapa kali melakukan aksi protes penghadangan kapal, namun pihak perusahaan terkesan tak mengindahkan aspirasi warga nelayan. Pemprov Sulsel, sebagai pemberi izin mesti turun tangan menyelesaikan polemik ini,” kata Ketua Umum HMI MPO Cabang Makassar 2014-2015 ini.

Baca juga :  Gerindra Tunggu SK dari PKS soal Cawagub DKI
Advertisement

Sekjen PB HMI 2018-2020 ini menjelaskan, alasan kenapa gubernur harus segera turun tangan, karena ini menyangkut kebijakan pemerintah provinsi

“Ini juga menjadi tantangan bagi Gubernur selaku pengendali atas kebijakan itu. Jangan terkesan abai dengan nasib nelayan di Sangkarrang. Warga sudah frustasi dan mulai berfikir anarkis, jangan sampai jatuh korban baru kemudian pemerintah mau tanggapi, rakyat lagi yang dikorbankan” ujar mahasiswa Pascasarjana Ekonomi Pembangunan Universitas Hasanuddin ini.

Najamuddin menjelaskan, dalam teori pembangunan, hendaknya pemerintah menjalankan prinsip pembangunan berkelanjutan atau Suistainable Develoment (SD). Dimana pembangunan itu tidak hanya fokus pada aspek ekonomi dan keuntungannya, tetapi juga aspek lingkungan dan terutama aspek sosialnya, dampak terhadap masyarakat.

“Aspek lingkungan dan sosial ini yang penting, jangan karena alasan mengejar prestise menyelesaikan proyek nasional. Lingkungan jadi rusak dan rakyat jadi korbannya,” paparnya.

Dirinya juga menyinggung, agar pihak perusahaan dan pemerintah terbuka terkait izin dari aktifitas pertambangan ini.

“Jika pun izinnya ada atau lengkap, dibuka ke publik, kita ingin melihat titik eksplorasinya dimana. Kenapa sampai bisa berada di titik yang menjadi lokasi aktifitas mata pencaharian nelayan warga Sangkarrang. Kalau perlu izinnya dicabut, dan gubernur yang punya kewenangan ini,” jelas Naja’

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com