News

Seruan Aksi Sepi Pendukung, Bukti Pendukung Prabowo Percaya Kepada Pemimpin

JAKARTA, EDUNEWS.ID-Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman mengatakan, sepinya kehadiran massa aksi yang hadir dalam sidang sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) patut diapresiasi, selain menunjukan kedewasaan politik kubu Prabowo-Sandi dengan membawa sengketa pilpres 2019 ke MK, dengan sepinya kehadiran massa para pendukung Prabowo-Sandi ini menunjukan himbauan Capres 02 Prabowo Subianto beberapa waktu lalu agar para pendukungnya agar tidak mendatangi MK terbukti efektif.

Menurutnya, kedewasaan politik ini patut dijadikan contoh dalam era demokrasi seperti sekarang ini, dimana para tokoh yang telah dipercaya mampu meredam para pendukungnya sehingga kondisi menjadi lebih kondusif.

”Pasalnya jika mengacu kepada larangan Kapolri terhadap rencana aksi di MK saya kira tidak akan di gubris mengingat dalam sebuah aksi menyampaikan pendapat tidak memerlukan izin resmi dari pihak kepolisian dan cukup dengan pemberitahuan, sebaliknya peran dari capres Prabowo Subiantoa atas himbauannya tersebut sehingga mampu meredam para pendukungnya untuk datang ke MK,” tutur Jajat di Jakarta, Jumat (14/06/2019).

Baca juga :  ke Luwu Raya, Watimpres RI Kunjungi ‘Kampung Kakao’

Jajat menambahkan, dalam himbauannya pak Prabowo selalu mengingatkan para pendukungnya untuk sami’na waa’tona atau taat kepada kepemimpin, saya kira ini sangat penting mengingat kondisi politik saat ini belum sepenuhnya kondusif, untuk itu dalam situasi seperti sekarang ini peran dari Prabowo terhadap para pendukungnya ini sangat penting agar tidak menghambat proses hukum dugaan pelanggaran pilpres 2019 yang sedang berlangsung saat ini.

“Ketaatan yang ditunjukan para pendukung Prabowo-Sandi dalam sidang pertama hari ini menunjukan apa yang selama ini selalu ditegaskan untuk percaya kepada pimpinan oleh Prabowo kepada pendukungnya bisa di terima, untuk itu harapan kini ada di pundak para hakim konstitusi sejauh mana akan dapat menilai dugaan pelanggaran pilpres 2019 ini secara pandangan hukum tanpa ada campur tangan politik atau pun tekanan dari pihak manapun”, tutup Jajat. (rls)

Baca juga :  Defisit BPJS Kesehatan Capai Rp 9 triliun

 

Facebook Comments

Edunews.

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!